Relasi antara Puisi dan Politik

Samudrabiru – Penelitian yang berkaitan tentang hubungan politik dan puisi cukup banyak, antara lain seperti, Sapardi Djoko Damono dalam bukunya Politik Ideologi dan Sastra Hibrida, juga mengungkapkan bahwa politik dan ideologi tidak bisa dipisahkan dari sastra. Dalam pengertian tersebut Damono mengartikan politik sebagai: Pertama, tindakan atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara, masyarakat, atau lembaga. Kedua, tindakan atau kegiatan yang dianggap bisa menjamin bahwa kekuasaan dilaksanakan dengan cara tertentu. Sementara itu, ideologi diartikannya sebagai keyakinan atau seperangkat keyakinan yang menjadi landasan teori orang, masyarakat, atau negara untuk melakukan satu tindakan.

Mursal Esten di dalam bukunya yang berjudul Kesusastraan Pengantar Teori dan Sejarah, berpendapat bahwasanya sebuah karya sastra, selain merupakan pernyataan hati nurani pengarangnya, juga merupakan pengungkapan hati nurani masyarakatnya. Jadi, antara karya sastra dan situasi sosial yang melatarbelakangi terdapat hubungan timbal balik, artinya seorang pengarang dapat mengangkat kehidupan sosial masyarakat sebagai bahan penciptaan, karya sastra yang diciptakan mampu menggambarkan kembali kehidupan sosial masyarakat kepada pembaca.

Pengaruh politik tidak hanya terjadi pada bahasa Arab, namun pengaruh politik juga berimplikasi terhadap karya sastra. Sebagaimana menurut Azizah Alawiyyah dalam tesisnya yang berjudul ‚Kebijakan Politik dan Implikasinya terhadap Bahasa Arab‛. Menurut Azizah, kebijakan politik pemerintahan yang dilakukan oleh para khalifah, baik di masa Dinasti Umayyah maupun di masa Dinasti ‘Abbasiyyah berdampak terhadap perkembangan bahasa dan sastra. Kebijakan politik dan bahasa memiliki hubungan yang erat, karena melalui bahasa seseorang dapat mempengaruhi dan menguasai pemikiran orang lain, serta dengan bahasa seseorang dapat melegitimasi kekuasaannya dan meruntuhkan lawan politiknya. Kebijakan politik menyebabkan perubahan makna kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan politik atau pemerintahan, baik perubahan bahasa itu dalam bentuk perluasan, penyempitan, maupun pergeseran makna. Kebijakan politik pada masa tersebut tidak hanya berdampak terhadap bahasa, namun berdampak juga terdapat perkembangan sastranya. Perubahan sistem pemerintahan menyebabkan perlawanan dari beberapa sekte dan partai politik dengan menggunakan sastra sebagai media perlawanan mereka, sehingga di masa ini terjadinya politisasi sastra, dimana sastra sengaja diciptakan untuk kepentingan politik.

Dalam disertasi Sukron Kamil yang berjudul ‚Sastra, Islam, dan Politik: Studi Semiotik terhadap Novel Aulad Haratina Najib Mahfuz‛. Relasi antara sastra dan politik dikaji melalui sosiologi sastra, yaitu ilmu yang membahas hubungan antara pengarang dengan kelas sosialnya, status sosial dan ideologinya, kondisi ekonomi dalam profesinya, dan segmen pembaca yang ditujunya. Karya sastra baik isi maupun bentuknya dipengaruhi oleh lingkungan dan kekuatan sosial tertentu pada periodenya. Menurut Sukron, ada beberapa bentuk relasi antara karya sastra dan politik, di antaranya yaitu: pertama, patronase negara, baik untuk kepentingan politik (hegemoni) maupun untuk kepentingan sastra itu sendiri. Kedua, sastra menggambarkan praktik politik yang terjadi. Ketiga sastra sebagai etika politik. Keempat, sastra sebagai kritik politik.

Tesis Ismail Muhammad yang berjudul ‚Bias Politik Dalam Syi’ir Arab: Studi tentang Perkembangan Syi’ir Pada Masa Dinasti Abbasiah‛. Menurut Ismail, perkembangan syi‘r pada masa Dinasti ‘Abbasiyyah dipengaruhi oleh kehidupan politik yang bermuara dari kehidupan politik di masa Dinasti Umayyah. Namun, pengaruh politik terhadap syi‘r lebih dominan terjadi pada periode awal kekuasaan Dinasti ‘Abbasiyyah (132 H/750 M-233 H/847 M). Masyarakat dan para pembesar kerajaan pada masa tersebut sangat menyukai syi‘r dan memberikan perhatian dan tempat yang khusus dalam kehidupan mereka terhadap syi‘r-syi‘r yang berkualitas. Dengan demikian, para penyair dengan syi‘r-nya yang berkualitas tersebut mendapatkan penghormatan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, meskipun membahas sastra dan politik, tetapi penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara spesifik hubungan resiprokal puisi dan politik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Azizah Alawiyah yang lebih memfokuskan penelitiannya pada pengaruh politik terhadap bahasa ketimbang sastra. Walaupun objek penelitiannya periode Umayyah dan ‘Abbasiyyah, tetapi ia hanya melihat perubahan pada makna kosa kata bahasa Arab yang berkaitan dengan politik atau pemerintahan, baik perubahan bahasa itu dalam bentuk perluasan, penyempitan, maupun pergeseran makna. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sukron Kamil tentang relasi sastra, Islam, dan politik, walaupun penelitiannya membahas sastra dan politik tetapi objek kajiannya terhadap novel karya Najib Mah}fuz bukan terhadap puisi Arab periode Dinasti Umayyah. Begitu juga dengan penelitian Ismail Muhammad dalam penelitiannya tersebut, ia hanya memfokuskan kajiannya terhadap perkembangan puisi di masa ‘Abbasiyyah terutama pada periode awal pemerintahan, dan tidak menganalisis resiprokal antara puisi dan politik tetapi lebih cenderung melihat faktor yang melatarbelakangi pembaharuan puisi di masa tersebut.

Buku ini merupakan hasil penelitian tugas akhir penulis ketika menempuh studi magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku ini membahas tentang hubungan antara puisi dan politik serta bagaimana fungsi dan kedudukannya dalam dunia sastra, khususnya pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M). Dalam buku ini dikemukakan beberapa puisi yang bertemakan politik yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian pada masa Dinasti Umayyah serta para penyairnya.

Judul : Relasi antara Puisi dan Politik

Penulis : Bobbi Aidi Rahman

Penerbit : Samudra Biru, Cetakan I, Oktober 2018

Dimensi : viii + 149 hlm. ; 14 x 20 cm.

Harga : Rp