Kebebasan demokratis yang dihadirkan Orde Refor-masi tidak serta merta mampu membebaskan rakyat dari belenggu kesewenangan, ketimpangan, dan penderitaan. Setelah seperempat abad Reformasi berjalan, tanpa perbaikan demokrasi dan kualitas hidup yang berarti, mestinya terbit kesadaran bahwa tirani pemerintahan tidak bisa dihapus begitu saja dengan pesta kebebasan. Kebebasan tanpa keadilan dan kesetaraan hanya membuat tirani berganti wajah, dari wajah bengis militeristik menuju wajah lembut permainan prosedur.
Penjelmaan kebebasan eksklusif (elitis) yang melemahkan publik mengkhinati cita-cita kebebasan inklusif—dengan sebutan kemerdekaan–yang diperjuangkan para pendiri bangsa. Kita patut bersyukur, para pendiri bangsa Indonesia yang menyusun dan mengesahkan Konstitusi Proklamasi sudah mewakili berbagai unsur keragaman Indonesia—secara agama, ras, etnik, golongan dan jenis kelamin. Dengan representasi yang inklusif tersebut, moral Konsitusi kita (UUD 1945) sejak awal sudah menjamin kesetaraan politik, kesetaraan kesempatan dan persamaan warga di depan hukum, yang dalam pasal-pasalnya yang terbatas sudah meliputi jaminan kesetaraan atas hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan semangat egalitarianisme yang kuat, “tujuh kata” dari rancangan awal Piagam Jakarta—yang memberikan kekhususan bagi golongan mayoritas agama—dengan rela dihapuskan saat Konstitusi Proklamasi disahkan pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Republik Indonesia berdiri sebagai negara semua buat semua.
Menyadari kemajemukan bangsa Indonesia dengan aneka bentuk relasi-representasi golongan maroritas-minoritas, demi menjaga keseimbangan dalam kesetaraan dan kebebasan itu para pendiri bangsa juga mengidealisasikan suatu bentuk pemerintahan yang bisa lebih kedap terhadap ancaman dari tirani mayoritas dan minoritas. Maka dirancanglah suatu bentuk representasi politik yang tidak hanya berbasis pada principle of equal liberty (kesetaraan individual) tetapi juga the principle of difference (afirmasi positif ). Terciptalah desain lembaga perwakilan inklusif yang menampung perwakilan individu, perwakilan golongan (utusan golongan), dan
perwakilan daerah (utusan daerah). Akan tetapi, perjuangan mewujudkan kebebasan inklusif itu tidaklah mudah. Salah satu alasannya karena kebebasan itu dalam praktiknya bisa bersifat paradoks. Seperti kata Terry Eagleton (2005), “kebebasan itu menyerupai dewa Dionysus dengan penampakan ganda: malaikat dan iblis, kecantikan dan teror.” Dalam mitologi Yunani, Dionysus adalah dewa anggur, susu dan madu, sekaligus juga dewa darah. Seperti ekses alkohol, ia menghangatkan darah dengan efek yang mengerikan. Apa yang bisa membawa spontanitas dan kegembiraan bisa juga menimbulkan kehilangakalan dan brutalitas.
Agar kebebasan itu terhindar dari sisi destruktifnya, ia harus terus diperjuangkan untuk tetap bersanding dengan
pasangannya, yakni tanggung jawab. Tak pernah ada kebebasan konstruktif tanpa disertai kesungguhan tanggung jawab. Semakin banyak kebebasan diberikan, makin besar tanggung jawab yang menyertainya. Tanpa kesungguhan mengemban tanggung jawab, kebebasan bisa menghunus belati yang menikan kehidupan.