
Samudrabiru – Alasan yang mendorong saya untuk menulis buku ini adalah, apakah pemerintah masih memperhatikan, mengembangkan, dan merumuskan kembali tentang sistem perlindungan sosial?
Jika sudah, harusnya kondisi kesejahteraan dapat berwujud dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terpenuhi. Namun faktanya, kondisi kesejahteraan dan keadilan sosial masih menjadi momok negeri ini.
Pasalnya, realitas sosial belum menunjukan tanda-tanda perbaikan kehidupan sosial, sehingga kemiskinan dan kesenjangan masih terjadi di sana sini. Di sisi lain, saya tertarik mengangkat persoalan ini karena ada banyak asumsi, keberpihakan negara untuk meningkatkan perlindungan sosial secara menyeluruh masih setengah hati.
Asumsi ini berlandaskan pada maraknya praktik oligarki dalam sistem demokrasi yang menyebabkan proses perumusan kebijakan sosial acapkali tersandera oleh segelintir kepentingan elit politik (Rozaki, 2011). Alhasil, peningkatan perlindungan sosial hanya dapat dinikmati oleh sebagian kalangan.
Untuk membuktikan asumsi dasar ini, saya mengkaji secara mendalam melalui riset lapangan yang dilakukan selama lebih kurang dua tahun (2015-2017). Awalnya, penelitian yang saya lakukan hanya untuk kepentingan menyelesaikan penyusunan rancangan kebijakan strategis peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan adanya isu yang masih layak untuk diperbincangkan, maka ditinjau kembali melalui data-data terbarukan.
Dalam buku ini, saya mencoba mendiskusikan ulang tentang regulasi, implementasi, pengelolaan, hingga model perumusan desain kebijakan sosial—lebih khusus kasus yang diangkat dalam apendik buku ini adalah peningkatan pelayanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan melihat implementasi program yang terintegrasi secara nasional dan beberapa aspek yang sudah berjalan di tingkat lokal.
Guna mendukung kajian yang dikembangkan dalam isu-isu perencanaan kebijakan sosial, saya pun menyinggung perkembangan pembangunan ekonomi global sebagai akibat langsung pengaruh globalisasi dan pasar bebas yang menghendaki adanya peran minim negara; mafhum dalam kajian akademik disebut dengan neoliberal.
Neolib bukan hanya sebagai sistem ekonomi pasar, tapi juga menjadi ideologi dasar para penganjur paham kapitalisme yang menghendaki adanya keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek kesejahteraan bersama.
Kondisi inilah yang membuat saya gelisah, bagaimana menyadarkan semua pihak, bahwa bangsa ini sedang menghadapi badai ekonomi neoliberal. Jika tidak ada kesadaran dari para pembuat kebijakan (policy making), jangan heran, di masa depan bangsa ini bisa dihantam badai krisis ekonomi global yang berkepanjangan. Tentunya, kita tidak ingin melihat negeri ini hancur hanya karena kepentingan segelinter elit yang haus dan rakus akan kekuasaan.
Di akhir buku ini, saya juga memaparkan hasil penelitian desain pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun secara umum, buku ini lebih banyak menyinggung konsep perencanaan kebijakan. Hal ini karena sebagai acuan mengajar di kelas bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah perencanaan kebijakan sosial.
Untuk itu, perlu digarisbawahi bahwa, ide yang dikembangkan memang berangkat dari narasi hasil penelitian advokasi kebijakan tentang peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial di DIY, tapi konten isi yang dikembangkan lebih banyak kajian konsep dan model perencanaan kebijakan sosial.
Buku ini merupakan salah satu ungkapan saya dalam mengurai beberapa kajian tentang kebijakan sosial. Awal mulanya, buku ini tidak bermaksud untuk disusun, karena berawal dari hasil kajian penelitian. Namun karena kepentingan akademik dan bahan ajar untuk mahasiswa, maka saya pun berinisiatif mengembangkan kajian-kajian penting hasil penelitian di bidang kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2015-2017.
Untuk itu, buku yang hadir di hadapan pembaca budiman diberi judul ‘Perencanaan Kebijakan Sosial’, sekaligus menjadi mata kuliah di kelas. Alasan lain yang saya kira penting untuk diungkap adalah, referensi dan bahan ajar dalam bidang perencanaan kebijakan sosial masih minim.
Oleh karena itu, buku ini perlu diapresiasi, karena bukan saja hasil pengembangan penelitian di bidang kebijakan sosial, juga disebabkan persoalan yang cukup mendesak sehingga perlu ada bahan ajar yang memiliki sinkronisasi dengan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
Kendati demikian, saya sebagai penulis merasa menyadari bahan kajian untuk menulis dan data-data terbaru yang masih minim dalam bidang kebijakan sosial, dan masih jauh dari kesempurnaan.
Namun mengapa buku ini menjadi sangat penting adalah karena jika kita lihat perspektif pembangunan, baik sebagai ideologi maupun terapan dalam program, penting kiranya buku ini dibaca.
Di tengah derasnya pengaruh ekonomi global yang menyuguhkan konsep neoliberalisme, saya pikir, penting melakukan kajian secara mendalam menyoal hal ini, sebab jika tidak, kesadaran penentu kebijakan akan terlena bahkan terbuai janji manis para agen neolib. Maka dari itu, saya menyadari penting mengkaji hal ini dari paradigma kritis untuk senantiasa melakukan kajian-kajian secara mendalam.
Judul Buku : Perencanaan Kebijakan Sosial
Penulis : Ahmad Izudin
Penerbit : Samudra Biru
Cetakan : I Maret 2018
Dimensi : x + 168 hlm, 16 x 24 cm
Harga : Rp