Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangan

Samudrabiru – Permasalahan sosial di Indonesia sangat kompleks. Kita melihat angka kemiskinan masih cukup tinggi (12,5 persen, menurut BPS, 2011). Demikian pula tingkat pengangguran masih sekitar 8,12 juta orang yang bersifat terbuka (Kemenaker, Juni 2011), belum termasuk pengangguran setengah terbuka yang bekerja kurang dari 30 jam per pekan. 

Dari kedua masalah tersebut, kemiskinan dan pengangguran, muncul problema ikutan yang saling terkait satu sama lain.

Dalam telaah Kementerian Sosial RI, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dibagi menjadi 22 kelompok, mulai dari anak terlantar, penyandang cacat, hingga komunitas adat terpencil. 

Berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009, semua kategori itu difokuskan dalam tujuh kriteria utama, yakni: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari sini masalah sosial kita urai.

Luas dan kompleksnya permasalahan sosial membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mengatasinya. Untuk itu, Kementerian Sosial sangat mendukung pembinaan SDM kesejahteraan sosial yang terdiri dari: pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan relawan sosial. 

Kualitas SDM yang baik menjadi pangkal suksesnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang, di samping anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial harus bertumpu pada penguatan Jati Diri Bangsa, yakni sifat gotong-royong, kesetiakawanan sosial, dan semangat keperintisan serta kepahlawanan. Nilai-nilai itu perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam arti normatif dan seremonial, melainkan dalam bentuk aksi nyata, keteladanan dan sosialisasi massif di segenap lapisan masyarakat. 

Berkembangnya tawuran dan ketegangan antarkelompok di sejumlah daerah menandai terjadinya erosi terhadap karakter positif masyarakat, karena itu harus dipulihkan kembali.

Di atas landasan jati diri kolektif yang mantap itu dilaksanakan proses pembinaan SDM Kesejahteraan Sosial. Pembinaan dilakukan melalui proses pendidikan formal, sejak di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) hingga Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). 

Selain itu juga dilakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi oleh instansi pemerintah atau asosiasi profesi seperti Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). 

Saat ini Kementerian Sosial sedang menuntaskan pembentukan Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang akan memperkuat kompetensi SDM kesejahteraan sosial secara personal dan kelembagaan.

Pekerja sosial dan lembaga kesejahteraan sosial yang profesional dan tangguh akan mampu merespon berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. 

Tugas utama yang harus kita laksanakan dalam bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial dipuncaki dengan penanggulangan kemiskinan. Dewan Perwakilan Rakyat baru saja mensahkan RUU Penanganan Fakir Miskin, 21 Juli 2011. 

Hal ini menunjukkan era baru dalam penanggulangan kemiskinan, di mana Kementerian Sosial diamanatkan sebagai leading sector (instansi pengarah) dalam program nasional yang bersifat terpadu. 

Saat ini ada 19 kementerian dan lembaga yang menjalankan program pengentasan kemiskinan. Jika seluruh program itu terkoordinasi dengan baik, maka hasilnya pun akan positif menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Buku ini, “Pekerjaan Sosial di Indonesia: Sejarah dan Dinamika Perkembangan” sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial di berbagai bidang. Apalagi, buku ini tak hanya merupakan kompilasi gagasan, melainkan juga pengalaman para praktisi dan akademisi yang berkiprah di beragam lembaga. 

Kekayaan gagasan dan pengalaman akan memantapkan eksistensi dan meningkatkan kontribusi pekerja sosial dalam menyelesaikan berbagai masalah aktual.

Kementerian Sosial (c/q Direktorat Pelayanan Sosial Anak) bersama Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencanangkan 2011 sebagai tahun pengentasan anak jalanan. Kita sadari sejak semula bahwa itu adalah target yang besar dan tanggung jawab yang berat. 

Namun, kita yakin permasalahan sosial tidak akan dapat diselesaikan tanpa tekad yang kuat dan kerja sama yang erat dari semua pihak. Karena itu, Kementerian Sosial membuat nota kesepahaman tidak hanya dengan Kementerian/Lembaga terkait, namun juga Pemerintah Daerah se-Jabodetabek, dan pengelola rumah singgah (yayasan dan lembaga swadaya masyarakat). 

Kami juga memobilisasi ratusan pekerja sosial untuk melakukan pendampingan, dan mengarahkan anggaran khusus, di samping menggalang kemitraan sektor swasta untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Hasilnya cukup positif, dengan berkurangnya jumlah anak jalanan dan turunnya frekuensi anak yang bekerja di jalanan. Tentu saja, masukan kritis dari masyarakat sangat penting demi penuntasan masalah ini. 

Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu bab (XIII) dalam buku ini tentang “Pendekatan Praktik Pekerjaan Sosial Makro: Alternatif Pemecahan Masalah Anak Jalanan”, maka pengembangan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kemandirian anak dan keluarga, di samping aksi komunitas (kampanye massif) dan layanan masyarakat (penguatan organisasi).

Buku ini patut dibaca oleh para praktisi dan akademisi kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas diri dan lembaga. Selain itu, sangat penting disimak oleh para penentu kebijakan (policy makers) di Pusat dan Daerah, agar memiliki kerangka pikir yang komprehensif dan integratif dalam memecahkan masalah sosial.

Terwujudnya kesejahteraan sosial secara paripurna untuk semua warga, tanpa diskriminasi, memang membutuhkan perjuangan panjang. Tetapi, dengan kerja keras dan partisipasi segenap elemen bangsa, insya Allah, akan dapat diraih. (Menteri Sosial Republik Indonesia, Dr. Salim Segaf al Jufri, MA sebagaimana dikutip dalam pengantar pada bukunya)