Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia Berkelanjutan (Konsep dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesisir dan Kelautan)

Samudrabiru – Tema besar buku ini mengangkat penggalian sekaligus pemanfaatan sumberdaya ekonomi kelautan dan pesisir. Sebuah tema yang
sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang tak “layak jual,” namun atas
gebrakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)—yang menunjuk pengusaha Susi Pujiati sebagai menteri bidang ini—ekonomi kelautan dan pesisir mendapat perhatian utama. 

Dengan kata lain, kiblat ekonomi kita mulai di arahkan dari sektor agraris ke sektor kelautan dan pesisir. Namun, jika kita boleh jujur, pemberdayaan kelautan dan pesisir ini jauh hari sudah dimulai almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Seperti kita ketahui bersama, Presiden RI keempat ini, merupakan figur yang visioner. Selain seorang ulama besar, Gus Dur memiliki konsep visioner saat mengubah haluan politik negeri ini ke laut. Saat menjadi presiden, 26 Oktober 1999, ia mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut. Kemudian, 10 November 1999, dibentuk Departemen Eksplorasi Laut, yang di kemudian hari menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.

Ide Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Kelautan, menurut banyak sumber, diilhami kuat oleh novel Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik (1995). Novel ini berkisah tentang sisa perjuangan manusia Nusantara menghalau datangnya kekuatan-kekuatan Utara (Eropa) yang hendak merayah dan membuka fenomena nusantara yang dahulu megah, tergulung badai dari semua penjuru laut peradaban. 

Kemerosotan itu ditandai oleh tergusurnya pemikiran tentang kelautan
sebagai basis kekuatan ekonomi dan politik oleh armada darat. Gus Dur berani melawan arus mayoritas untuk menggarap sektor kelautan. Gus Dur, Kata Abdul Kadir Karding (2014), berpikiran jauh ke depan. 

Beliau menyadari jika sebagian besar nelayan itu masa akar rumput (grasroots) rakyatnya. Gus Dur mampu memunculkan kelautan sebagai bidang penting untuk ditangani pemerintah. 

Jika semula laut hanya dianggap sebagai saranan transportasi oleh pemerintah, Gus Dur berusaha menggarap potensi ekonomi dan maritim kelautan. Visi Gus Dur menjadikan laut sebagai penyangga ekonomi bangsa, tulis Saad (2008), dijalankan dengan konsisten. Keberadaan Departemen Kelautan dan Perikanan adalah pintu masuk untuk membangun peradaban bahari dan menciptakan wirausaha bahari.

Menurut Sarwono Kusuma Atmaja (2014), Gus Dur justru memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang. Ketika para pendiri bangsa berhasil menciptakan “Wawasan Nusantara”—namun Indonesia belum menjadi negara maritim—Gus Dur-lah yang mampu merealisasikannya. 

Gus Dur, dengan 2/3 wilayah kita sebagai laut, mampu melihat ini sebagai sebuah viewing yang luar biasa besar dan dalam. Sebagai bukti nyata, Gus Dur telah membuat Departemen Kelautan dan Perikanan, yang merupakan langkah strategis guna memakmurkan rakyat Indonesia pada umumnya dan Nahdiyin pada khususnya.

Sementara menurut Rokhmin Dahuri (2014), Gus Dur pada masanya telah menginginkan kelautan menjadi sumber kemakmuran sehingga sektor itu dibuat kelembagaan. 

Gus Dur melembagaan sektor kelautan dengan membuat kementerian khusus yaitu Departemen Eksplorasi Laut. Gus Dur memunculkan konsep bahwa sektor kelautan tidak hanya terkait nelayan dan perikanan tangkap saja. 

Namun, perikanan budi daya juga dikembangkan karena potensinya yang besar. Selain itu, di era pemerintahan Gus Dur dari visi pertahanan, ekonomi negara harus diperkuat sehingga mampu membeli kapal untuk patroli laut. Dari visi ekonomi, lanjut Dahuri, Gus Dur meningkatkan anggaran untuk sektor kelautan dari Rp 600 miliar menjadi Rp17 triliun.

Hal senada juga dikemukakan oleh Mahfud MD (2015). Menurut Mahfud, Gus Dur dengan cerdas memanfaatkan sumber daya laut secara geologis sebagai sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Gus Dur sudah memproyeksikan kebijakannya menghadap laut, meski sebagian belum terwujud lantaran kondisi pemerintahanan yang tidak stabil. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka langkah Presiden Jokowi memberdayakan sektor kelautan dan pesisir merupakan langkah tepat.

Tidak saja meneruskan ide cerdas almarhum Gus Dur, tetapi juga diharapkan melalui pemberdayaan sektor ini masyarakat nelayan dan pesisir pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya, dapat menikmati kemakmuran yang berasal dari berkah laut tersebut.

Buku ini, meski jauh dari kesan sempurna, diharapkan menambah koleksi literatur mengenai sektor kelautan dan pesisir. Lebih dari itu, buku ini berusaha memberikan peta jalan (roadmap) bagaimana mengurus kekayaan yang ada laut dan pesisir perspektif ekonomi.

Maka, ulasan dari tiap bab sengaja dilihat dari sudut pandang ekonomi tersebut. Buku ini merupakan pengantar memasuki ekonomi sektor kelautan dan pesisir. Dengan demikian, diharapkan buku ini menjadi pintu bagi pembahasan-pembahasan terkait sektor ekonomi kelautan dan pesisir.

Bagian pertama buku ini mengulas urgensi menggali potensi kelautan di Indonesia. Sektor kelautan di Indonesia prospek ekonominya cerah dan sangat menjanjikan. Jika saja sektor ini bisa “diurus” secara efektif dan efisien, maka meminjam istilah Gus Dur, kemakmuran rakyat pesisir pada khususnya dan masyarakat Indonesia bisa segera direalisasikan. 

Maka tepat jika penulis menganggap bahwa laut dan pesisir Indonesia merupakan berkah yang tiada terkira—yang harus disyukuri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia.

Bagian kedua buku ini menguraikan tentang urgensi pembangunan wilayah pesisir dan laut, permasalahan yang melingkupinya, penyebab kerusakan pesisir, penanggulangan masalah kerusakan pesisir dan laut, pengelolaan secara terpadu, dan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat. 

Pada bagian ini juga dibahas mengenai sistem pengelolaan dan pemanfaatan potensi pesisir, kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut, serta berbagai kebijakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan pesisir.
Bagian ketiga buku ini, membahas tentang pembangunan ekonomi pantai dan pesisir. 

Secara mendetail, bagian ini membahas tentang pengelolaan potensi perikanan laut di Indonesia, permasalahan pembangunan perikanan dan konsep pembangunan alternatif pada sektor kelautan dan pesisir. Melalui pembahasan yang lengkap, diharapkan bisa menjadi gambaran sekaligus inspirasi bagaimana sebenarnya konsep pembangunan sektor kelautan dan pesisir yang tepat.

Bagian keempat buku ini, mengulas tentang pemberdayaan masyarakat
pesisir dan nelayan. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat pesisir dan nelayan sering tidak mendapatkan “berkah” dari kekayaan laut. Dianta Sebayang (2015) dalam artikelnya berjudul “Kemiskinan di Lumbung Ikan,” dengan gamblang menguraikan betapa masyarakat pesisir dan nelayan justru menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di negeri ini. Logika sederhana, tulis Dianta, masyarakat nelayan dan pesisir mestinya orang pertama yang bisa menikmati berkah laut tersebut. 

Namun faktanya, mereka justru hidup dalam kemiskinan dan kesejahteraan yang sangat memprihatinkan. Melalui ulasan bab ini, penulis ingin merekomendasikan bagaimana model perencanaan hingga implementasi pemberdayaan masyarakat masyarakat pesisir dan nelayan.

Bagian kelima buku ini mengulas model ekonomi berbasisi pesisir dan kelautan. Pada bagian ini diuraikan mengenai penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir, pendekatan pemanfaatan sumberdaya pesisir berbasisi komunitas, pendekatan lembaga keuangan masyarakat pesisir, dan pendekatan pemberdayaan rumah tangga masyarakat pesisir yang meliputi partisipatif, kemandirian dan kemitraan. 

Pada bagian ini juga dibahas tentang model kemitraan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan kelompok usaha bersama pesisir, penguatan kelompok usaha bersama, dan pemberdayaan melalui koperasi. Adapun bagian keenam buku ini adalah penutup.

Penulis wajib—meski tidak bisa menyebut satu persatu— mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang membantu baik secara langsung ataupun tidak terbitnya buku ini. Akhirnya, saya sangat menyadari bahwa buku ini jauh dari kesan sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif senantiasa saya tunggu demi kesempurnaan buku ini.