Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang

Samudrabiru – Pembangunan nasional yang bersifat etis-humanis dan partisipatif adalah salah satu ciri dari negara modern. Dengan pembangunan model ini, kepentingan masyarakat dapat diakomodir dan tentunya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Ini adalah ciri masyarakat modern yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu saja. Selama 32 tahun kita pernah merasakan kehidupan yang pahit pada masa orde baru di mana kepentingan penguasa dan kroni-kroninya yang diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Lahirnya masa reformasi pada 1998 membawa angin perubahan yang positif. Perubahan ini setidaknya ditandai dengan adanya trend otonomi daerah. Pembangunan yang awalnya sentralistik, lambat laun berubah ke arah desentralistik. 

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan pun telah bergeser, dari government ke governance, di mana paradigma governance ini kemudian mengakhiri dominasi negara serta meniscayakan hadirnya aktor-aktor baru dalam penyelengaraan pemerintahan.

Pada konteks inilah cukup menarik mengkaji tentang bagaimana sebuah kebijakan publik diformulasikan. Hal ini khususnya yang terjadi di Kota Makassar dalam kasus kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2015-2034. Buku ini mengulas tentang dinamika interaksi stakeholders dalam formulasi kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034. 

Pada kenyataannya, tidak saja pemerintah terdapat banyak aktor dalam Proses Formulasi Kebijakan RTRW Kota Makassar 2015-2034 tersebut. Hal ini menandakan ada partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Inilah yang disebut penulis sebagai model Advocacy Coalition Framework (ACF) dalam perumusan kebijakan publik.

Menurut temuan buku ini, dalam penyusunan RTRW banyak sekali dinamika yang terjadi. Mulai dari kelompok yang pro terhadap rencana pemerintah tersebut, kontra hingga kelompok yang menjadi penengah dari kebijakan RTRW tersebut. 

Dari kelompok-kelompok tersebut diketahui bahwasanya terdapat banyak kepentingan dari setiap kelompok. Kepentingan tersebut dikaitkan dengan ideologi atau keyakinan yang dianut oleh masing-masing.

Buku ini tentu saja memberikan kontribusi yang positif bagi para pemangku kebijakan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Masyarakat itu tidak hanya memiliki satu pandangan. 

Ada banyak pandangan yang perlu diakomodir. Untuk menyatukan pandangan yang berbeda tersebut, perlu upaya yang baik agar tidak muncul konflik horizontal yang merugikan pembangunan suatu daerah. Selamat membaca! (Penulis dalam pengantar bukunya)