Penyuluh Agama Islam sebagai bagian dari rumpun jabatan fungsional telah berjalan memasuki lebih dari dua dasawarsa. Karena itu, tentunya banyak hal yang bisa menjadi bahan kajian atau refleksi kritis atas perjalanan panjangnya. Tulisan dalam buku ini merupakan bagian dari refleksi penulis sejak memulai karir sebagai penyuluh di kabupaten Gunungkidul dengan wilayah kerja Kecamatan Gedangsari, sampai kemudian memulai tugas baru di Kota Yogyakarta.

Beragam tulisan dalam buku ini, sebagian merupakan refleksi atas pengalaman langsung penulis dalam menapaki langkah dari desa ke desa, menaiki perbukitan berbatu dan menuruni lembah yang cukup menantang di kawasan Geopark Gunungkidul. Kemudian, ketika berpindah tugas ke Kota Yogyakarta, penulis merasakan tantangan kepadatan penduduk wilayah perkotaan di Yogyakarta dengan berbagai keunikan dan persoalan yang menyertainya.

Perkembangan PAI

Perkembangan PAI, secara historis dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode Bagian Penyiaran (1946-1950), adalah masa-masa penataan institusi. Kementerian Agama, yang saat itu disebut Departemen Agama. Menteri Agama periode ini, sekaligus sebagai Menteri Agama Pertama adalah Prof. Dr. HM. Rasjidi. Pada masa ini, persoalan penerangan agama menjadi bagian dari tugas Bagian Penyiaran, Penyelidikan dan Kebudayaan. Namun demikian, penggunaan nama itu tidak lama karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, yaitu berkaitan dengan pemakaian istilah “penyelidikan”. Penggunaan nama tersebut berakhir bersamaan dengan bubarnya kabinet pemerintahan pada tahun 1946 (Romly, 2002: 27).

Berbarengan dengan terbentuknya kabinet baru (Parlementer) pada tanggal 2 Oktober 1946, yaitu pada masa Menteri Agama dijabat oleh KH. Fatchurachman, diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Agama tertanggal 20 Oktober 1946 yang mengubah nama Bagian Penyiaran, Penyelidikan dan Kebudayaan menjadi Bagian Penyiaran dan Penerangan. 

Struktur organisasinya hanya ada di Kantor Pusat Kementerian dan masih merupakan suatu bagian. Sedangkan tugas dan ruang lingkup pekerjaannya antara lain mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan bernegara sepanjang tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, pelaksanaan tugas ini hanya dapat dilakukan di daerah-daerah Republik de-fakto. Bentuk kegiatan pada masa ini hanya terbatas pada penerbitan brosur dan majalah serta pidato melalui radio dalam acara mimbar agama Islam. Isi pidato di radio lebih banyak ditekankan pada upaya mengobarkan semangat revolusi melalui bahasa agama (Romly, 2002: 28).

(M. Mahlani dalam bukunya)