Pengelolaan keuangan di Indonesia telah memasuki era akuntabilitas dan transparansi publik. Hal ini terlihat dari peraturan mengenai kewajiban organisasi publik untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Pentingnya keterbukaan informasi membuat pemerintah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepastian
khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi di badan publik. Pasal 2 UU KIP juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat waktu, biaya murah, dan sederhana. Jika dikaitkan dalam konteks pelayanan publik, maka hal ini termasuk dalam kategori kepastian pelayanan ditinjau dari jangka waktu dan biaya.

Hal ini merupakan bagian penting dari komponen standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang TIDAK. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Ombudsman RI). Di dalam sejalan dengan apa yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (2021) dalam laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2021 bahwa ‘Laporan Transparansi dan Akuntabilitas’ merupakan suatu hal yang konkrit wujud komitmen tinggi Bank Indonesia terhadap pasal 58 UU Bank Indonesia, serta komitmen reformasi melalui transformasi tata kelola kelembagaan atas dasar independensi, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas.’

Buku Theory and Practice: Accounting Toward Era 5.0 ini sejalan dengan semangat pengelolaan keuangan yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas publik. Buku yang ditulis oleh Ayunda Jinan Nadiya, dkk. ini diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap praktik accounting di Indonesia yang memiliki komitmen terhadap keterbukaan kepada informasi publik.