ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam buku ini yang dimaksud ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Istilah “pembinaan” merupakan suatu istilah baru dalam administrasi kepegawaian RI, pembinaan Pegawai Negeri didasarkan pada sistim prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pembinaan itu dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Sistim karier, adalah suatu sistim kepegawaian di mana pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektip lainnya ikut menentukan. Sistim prestasi kerja, adalah suatu sistim kepegawaian, di mana, pengangkatan seorang untuk menduduki sesuatu jabatan, atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat.

Sebagai landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Hukum kepegawaian adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur segala hubungan antara pegawai dan pemerintah, serta segala kewajiban dan hak dari pegawai, dari aturan hukum tersebut nampak apakah pegawai dari suatu negara itu terpelihara dengan baik atau tidak, termasuk pegawai tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak, karena ini semua sangat berpengaruh terhadap kelancaran roda atau pelaksanaan pemerintahan.

Tujuan diadakannya hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran displin. Oleh karena itu setiap atasan wajib memeriksa lebih dulu bentuk pelanggaran tersebut. Hukum disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Dalam penjatuhan tindakan atau hukum disiplin hendaknya para atasan harus mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional yang melanggar disipllin, dengan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proposional yang akan mempunyai dampak kredibilitas.