Pemikiran kebudayaan sebagai upaya dekolonialisasi muncul sebagai respons terhadap pengaruh dan dominasi budaya dari negara-negara kolonial pada masa lalu. Dekolonialisasi berarti membebaskan diri dari pengaruh kolonial dan memulihkan identitas budaya yang diabaikan, ditekan, atau terpinggirkan selama periode kolonial. Upaya dekolonialisasi yang dimulai dari cara berpikir adalah akar yang sesungguhnya sebab dari sanalah terlahir kesadaran berparadigma. Sebuah tindakan terlahir setelah kesadaran dan berpikir sehingga jika terus menerus menjadi bangsa bebek maka sampai kapanpun mungkin sulit untuk membangun sebab yang selalu diunggulkan adalah budaya rendah diri dan hobi menjiplak. Pemulihan identitas budaya tidak cukup hanya praktik budaya, bagi seorang akademisi tentunya harus melakukan upaya melalui jalur paradigma semisal dalam riset, pengakuan nilai lokal sebagai ilmu, partisipasi pemberdayaan komunitas lokal, metodologi, dan lain sebagainya. Latar belakang tema besar buku ini juga merupakan wujud iktiar bersama menghidupkan kembali jati diri nusantara.
Dalam Bab 1 Alung dalam tulisannya mengenai metodologi rekonstruksi budaya melalui gagasan sosial profetik Kuntowijoyo. Alung meyakini bahwa gagasan ilmu sosial profetik Kuntowijoyo merupakan
gagasan yang mampu menjadi pisau analisa yang tajam akan kehidupan berbudaya kita. Arah kebudayaan nusantara harus menjadi kompas peradaban kemana bangsa ini hendak menuju setidaknya melalui tiga pilar utama Kuntowijoyo yaitu transedensi, liberasi, dan humanisasi. Selanjutnya didukung oleh Aldi Adi Pratama dengan membedah tata laksana pemikiran cendekiawan dan tokoh bangsa dalam menghadapi problematika nasional dari bidang pendidikan, kesetaraan, keagamaan,
kesehatan, politik demokrasi, hingga jurnalisme dan pers. Aldi menekankan bahwa pemikiran kebudayaan dari berbagai tokoh bidang tertentu Indonesia berhasil tetap mempertahankan nilai-nilai identitas bangsa.
Selanjutnya Yunus, dkk, dalam Bab 3 mengulik lebih jauh mengenai Sejarah Perjuangan Perlindungan Sosial di Indonesia mulai dari er penjajahan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Pemerintahan BJ
Habibie, masa Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY, hingga masa Jokowi. Berbagai tantangan dan upaya perlindungan sosial juga diungkapkan dengan apik oleh Yunus, dkk. Bab 4, Ibrahim dan Reja memberikan pandangannya mengenai perlindungan sosial WNI di berbagai negara. Studi yang dipaparkan bermula pada diaspora Indonesia terakit dengan perlindungan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sering diabaikan hak-haknya oleh majikan atau bahkan pemerintah itu sendiri.
Tabel kasus PMI sebelum dan selama krisis Covid-19 menunjukkan adanya krisis yang tajam selain akibat ekonomi juga termasuk kasus meninggal dunia, belum lagi permasalan non-prosedural yang dihadapi oleh PMI. Efektivitas media pengaduan dan krisis literasi digital menjadikan tidak semua kasus muncul di permukaan. Pada bagian kesimpulannya Ibrahim dan Reja memberikan rekomendasi seperti pengembangan infrastruktur pengaduan PMI terintegrasi. Selanjutnya Faharuddin dalam Bab 5 mengungkapkan dinamika kemerdekaan masyarakat adat sekaligus berbagai undang-undang sektoral
yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat sejak 1960 hingga masa sekarang. Pengukuhan keberadaaan masyarakat hukum adat menurut penulis harus dilaksanakan dengan serius melalui Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati. Tidak hanya cukup sampai disana, pada bahasan lanjutan Bab 6, Utami dengan tajam menjabarkan peran akademisi dalam upaya dekolonialisasi sains yakni dengan penguatan hermeneutika jati diri. Bab 7, Edward
menuliskan mengenai konsep pembangunan berparadigma nusantara yang diawali dengan pembangunan budaya, soft skill-hard skill, teknologi dan karya. Menurutnya nusantara sudah saatnya menjadi mercusuar kembali setelah mengalami masa kegelapannya pasca runtuhnya kejayaan
majapahit. Selain itu juga sudah saatnya menjadikan nusantara sebagai mercusuar Asia Tenggara bahkan dunia. Dengan kesimpulannya Edward menyatakan tidak ada alasan lagi untuk tidak menjadikan paradigma nusantara sebagai dasar pemikiran dan aksi.
Salah satu chapter yang unik lainnya Bab 8 yaitu mengenai naskah nusantara Tanah Sunda yang bernama Bujangga Manik salah seorang pangeran Kerajaan Pajajaran. Dari naskah itu Purwasih menekankan pentingnya kita sebagai generasi penerus untuk merawat naskah dengan tidak hanya merawat fisik namun yang jauh lebih inti ialah melestarikan apa yang ada dalam isinya. Bujangga Manik mengingatkan mengenai pengembaraan kehidupan manusia untuk memelihara kebijaksanaan
dengan amar ma’ruf nahi munkar, membebaskan diri dari nafsu duniawinya demi dapat mencapai keselamatan dunia akhirat.