Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2012). Pendidikan Tinggi, n.d.) tentang Pendidikan Tinggi menegaskan dalam Pasal 35 bahwa tiap perguruan tinggi harus menawarkan mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Detail pelaksanaan mata kuliah ini diatur oleh Keputusan Dirjen Dikti Nomor 84/E/KPT/2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi (Kemendikbud, 2020). Selain itu, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud, 2021), menetapkan bahwa pembelajaran harus menggunakan metode kasus dan pembelajaran proyek berbasis tim dengan bobot penilaian sebesar 50%. Keputusan tersebut menyoroti pentingnya pembelajaran berbasis proyek sebagai respons terhadap perkembangan zaman yang berakar pada nilai-nilai bangsa.
Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mendalam dan mengembangkan keterampilan relevan dengan tuntutan zaman.
Selain itu, model ini memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan praktik, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan nilai-nilai bangsa. Di sisi lain, pembelajaran berbasis proyek juga memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks.
Proyek dalam konteks mata kuliah tersebut difokuskan pada integrasi minimal dua mata kuliah dan bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan dengan pendekatan saintifik dan nilai-nilai bangsa. Penting untuk dicatat bahwa pembelajaran berbasis proyek ini tidak dimaksudkan untuk menggabungkan keempat mata kuliah menjadi satu, melainkan dua atau lebih mata kuliah yang melakukan proyek bersama.
Meskipun terdapat keterbatasan dalam sumber daya dan kebijakan perguruan tinggi, pengembangan model pembelajaran berbasis proyek masih belum optimal. Oleh karena itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia memberikan dukungan dalam Program Bantuan Pengembangan Model Pembelajaran MKWK Berbasis Proyek.
Tujuan dari program ini adalah membantu perguruan tinggi dalam mengembangkan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang inovatif dan efektif untuk memastikan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan daya saing lulusan perguruan tinggi di pasar kerja.
Salah satu hasil dari program bantuan ini adalah dokumen panduan pengembangan model pembelajaran MKWK berbasis proyek yang ditujukan kepada dosen pengampu mata kuliah MKWK di lingkungan Universitas Islam Makassar untuk membantu mereka dalam menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar mahasiswa.