Indonesia termasuk negara yang sangat istimewa di dunia, salah satunya karena memiliki banyak suku. Setiap suku memiliki kultur yang dijadikan sebagai identitas suatu kelompok (M. A. Lubis & Rasyid, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku dan etnis (M. A. Lubis et al., 2022). Keberagaman suku dan etnis di Indonesia sebagai bukti bahwasanya ada persatuan dan kesatuan yang dilakukan bangsa menjadi teratur, sehingga negara Indonesia bisa disebut sebagai negara hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menjalankan perintah konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, yaitu dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan produk hukum di Indonesia, baik dalam peraturan nasional maupun peraturan daerah, produk hukum yang dibentuk tidak boleh keluar dari tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Produk hukum di Provinsi Aceh berupa peraturan daerah disebut Qanun. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, isinya tercantum bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun dibentuk berdasarkan aturan yang ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, tercantum dalam Pasal 1 Ayat 21 bahwa Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dengan persetujuan bersama Gubernur atau Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Ayat 22 berisi bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan rakyat Aceh, sedangkan Ayat 23 Qanun Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota di Aceh (Suganda et al., 2022).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadikan syariat Islam sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan (Al Aro et al., 2021). Qanun merupakan Perda (Peraturan Daerah) Syariah Aceh, sehingga sudah sepatutnya sistem pembentukannya mengikuti asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Suganda et al., 2022).

Kehadiran Perda Syariah tentunya tidak terlepas dari ciri khas Indonesia, yaitu multikulturalisme. Kebiasaan dan adat istiadat di tengah-tengah masyarakat menimbulkan rasa butuh terhadap aturan tertulis yang diakui secara pemerintahan, misalnya perda syariah (Chandra, 2018). Nilai-nilai agama yang telah tertanam di hati masyarakat dan telah menjadi kebiasaan sehari-hari semakinmendorong lahirnya Perda-perda yang bernuansa Islam, seperti rutinitas membaca Alquran di tengah-tengah masyarakat, seperti Kabupaten Polewali Mandar dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 14 tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Alquran, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 22 tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Alquran bagi siswa yang beragama Islam, Kabupaten Maros juga memiliki Peraturan Daerah Syariah Kabupaten Maros No. 15 tahun 2005 tentang Gerakan Buta Aksara Alquran. Kebiasaan menunaikan zakat di Kabupaten Bangka juga tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 4 tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Ada juga Peraturan Daerah yang disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Perda Syariah No. 4 tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, Perjudian, Pencegahan dan Antisipasi Tindakan Maksiat (Chandra, 2018). Perda Syariah dianggap mampu menjadi solusi peningkatan ekonomi masyarakat dengan melihat keyakinan bertumbuh terhadap financial industry dan bisnis syariah yang berkembang cukup baik, seperti yang terjadi di Jawa Timur (Muhtadi, 2019).

Buku ini mengungkapkan peran kearifan lokal dalam peraturan daerah syariah demi kemaslahatan warga setempat melalui pelestarian budaya-budaya peninggalan leluhur yang berintegrasikan hukum Islam.