Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955. Setelah pemilu tahun 1955, Indonesia menyenggarakan beberapa kali pemilu, yaitu pemilu tahun, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Selama dua periode pemilu legislatif dan terakhir kemarin pada tanggal 17 April 2019 telah dilangsungkan pemilu Presiden, sekaligus pemilu legislatif, telah diberlakukan mengenai kebijakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Parliamentary Threshold atau ambang batas parlemen merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen.
Pemberlakuan tentang parliamentary threshold merupakan sebuah kebijakan pembentuk Undang-Undang (legal policy) yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang bekerja di parlemen1Buku ini akan mengupas secara komprehensif bagaimana penerapan sistem ambang batas dalam kebijakan pemilu dan dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia, baik bagi partai besar maupun partai kecil.

Parliamentary threshold merupakan istilah yang berhubungan dengan partai politik (parpol) peserta Pemilu. Parliamentary threshold adalah syarat bagi partai politik agar lolos parlemen. Pemberlakuan parliamentary threshold menjadi sebuah kebijakan pembentuk Undang-Undang yang dibuat untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana yang dianggap akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat yang bekerja di parlemen.

Sistem parliamentary threshold diterapkan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen dalam rangka menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, di sisi lain, ambang batas parlemen ini kerap dinilai sebagai hambatan bagi partai politik kecil untuk masuk ke parlemen. Sistem ini juga dinilai kontraproduktif bagi praktik demokrasi karena dapat mengakibatkan terbuangnya suara warga yang memilih partai politik dengan total perolehan suara di bawah ambang batas.

Demikian halnya, presidential threshold pun juga menuai pro-kontra di kalangan masyarakat luas. presidential threshold pertama kali dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di dalamnya disebutkan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Sebagian pihak menilai, presidential threshold telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa.