Sumenep merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan sumber fosfat terbesar. Berdasarkan data dari dinas ESDM Jatim, Sumenep memiliki cadangan fosfat sebesar 827.500 m3. Revisi Perda RTRW No.12 tahun 2013-2033 tentang perluasan kawasan pertambangan fosfat mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena akan menyebabkan krisis sosio-ekologis. Buku ini mengulas tentang dampak pertambangan fosfat dan krisis sosio-ekologis di Sumenep. Fakta yang cukup memprihatinkan adalah kekayaan sumber daya alam di samping dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi, secara bersamaan dapat menyebabkan krisis sosio-ekologis yang disebabkan oleh eksplorasi terhadap sumber daya alam tersebut Yang terjadi di Sumenep akibat kegiatan tambang fosfat berdampak kepada krisis sosio-ekologis yang merugikan kehidupan masyarakat setempat. Dalam melihat fenomena kegiatan tambang yang berdampak pada krisis lingkungan ini, tidak bisa dilepaskan dengan cara pandang yang menyebutkan bahwa antara manusia dan lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sayangnya cara pandang masyarakat, umumnya masih memisahkan antara entitas sosial (manusia) dengan entitas ekologi non manusia (contoh: tanah, tumbuhan, air, hewan, dan lain-lain). Cara pandang seperti ini memiliki konsekuensi bahwa alam merupakan entitas yang berada di luar manusia (tidak mengatakan bahwa manusia merupakan bagian dari lingkungannya). Sehingga jika terjadi kerusakan alam, maka tidak ada hubungannya dengan manusia. Krisis sosio-ekologis menggugat cara pandang tersebut.

Politik lingkungan yang diangkat dalam buku ini merupakan politik yang melingkupi pengelolaan sumber daya alam. Politik lingkungan (ecology politic) dimaksudkan sebagai sebuah studi yang digunakan untuk memahami hubungan antara Masyarakat dan lingkungan di sekitarnya melalui analisis kondisi sosial dalam bentuk yang dinamis (akses dan kontrol) terhadap sumber daya alam serta implikasinya terhadap kelestarian lingkungan yang nantinya untuk keberlanjutan kehidupan. Untuk mendapatkan gambaran tentang politik lingkungan ini, penulis melakukan penggalian informai terhadap tokoh masyarakat yang terdampak krisis sosio-ekologis dan penolakan terhadap praktik pertambangan fosfat. Faktanya, praktik pertambangan fosfat di Sumenep menyebabkan terjadinya krisis air yang semakin parah di masa depan, hal ini terlihat dari perluasan wilayah dalam revisi peraturan daerah, perluasan tersebut mencakup hingga kawasan bentang alam batu karst yang merupakan tandon air alami. Praktik
pertambangan fosfat juga akan mendorong rusaknya makam para leluhur dalam setiap desa di Sumenep, hingga nantinya akan mengubah tradisi sosio-kebudayaan yang telah ada semenjak
dahulu kala di Sumenep