Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga penegak hukum yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agama, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga penegakan hukum dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, sebagai suatu wadah bagi para pencari keadilan untuk memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, Pengadilan Agama sebagai lembaga penegakan hukum bagi para pencari keadilan dalam ranah keperdataan yang menundukakan dirinya pada ketentuan aturan hukum Islam dalam tingkatan pertama, yang kemudian dapat diteruskan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama kemudian berpuncak pada Mahkamah Agung. Keberadaan Peradilan agama sudah lama ada terbentuk sejak masa penjajahan Belanda, dimana pada masa tersebut oleh pemeritah kolonial Belanda dibagi atas beberapa peradilan, yaitu :
1. Peradilan Gubernemen;
2. Peradilan Pribumi;
3. Peradilan Swapraja;
4. Peradilan Agama;
5. Peradilan Desa

Terkait Peradilan Agama ini, berdasarkan stb 1855 No.2 (Pasal 77 RR) ditentukan terkait tentang batas-batas dari kewenangan dari Peradilan Agama yaitu :

– Peradilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana;
– Apabila menurut hukum agama perkara tersebut harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Eksistensi Peradilan Agama sendiri berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang
menerapkan hukum agama mereka, dimana mayoritas penduduk Indonesia pada masa tersebut beragama Islam, sehingga memunculkan teori-teori yang dikemukakan para ahli pemikir Belanda dalam menunjukan hubungan agama dengan hukum adat, dimana hukum adat merupakan hukum yang digunakan oleh masyarakat pribumi Indonesia pada masa tersebut. untuk lebih lengkapnya bisa baca lebih lanjut buku HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA !