Secara ekonomi politik, paradigma ekonomi biru (Blue Economy) telah menghegemoni pemikiran pembangunan ekonomi dan ekologi di seluruh belahan dunia. Satu dekade silam ekonomi biru diperkenalkan seorang fisikawan sekaligus pebisnis Gunter Pauli. Ia menuliskan konsep ekonomi biru dalam sebuah buku yang berjudul “Blue Economy-10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs” dan terbit tahun 2010. Menurut Pauli (2010), ekonomi biru adalah “model bisnis” yang terinspirasi dari alam lewat inovasi dengan cara memanfaatkan sumberdaya dan produk limbah agar: (i) menciptakan 100 juta lapangan kerja (ii) menghasilkan keuntungan bisnis (revenue) dan zerro emisi bagi dunia hingga tahun 2050. Artinya, konsep awalnya menggembarkan bahwa ekonomi tanpa menghasilkan limbah. Model bisnis ala ekonomi biru melibatkan dan memanfaatkan sistem jaringan bisnis internasional, investor dan peneliti.
Dalam perkembangannya ekonomi biru mengalami ambiguitas dan kontradiksi hingga ragam definisi. Ada yang menyamakan dengan ekonomi kelautan. Padahal definisi awalnya tidak demikian sebagaiman dikemukanan Pauli. Akibatnya, berbagai lembaga internasional dan negara pengadopsinya mendefinisikan makna dan praksisnya berbeda-beda sesuai kehendaknya. Imbasnya, ekonomi biru menjadi populer dalam tatakelola kelautan karena mengawinkan konsep pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan, tapi praksinya masih kontradiktif (Voyer et al 2018). Proses perdeseran definsi dan konsepsional itu berlangsung dalam ranah global yaitu pertama kali terjadi dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi Pembangunan Berkelanjutan Rio+20 di Rio de Janeiro Brazil tahun 2012. Konsepnya, disejajarkan dengan ekonomi hijau sebagai upaya mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Pengusungan gagasan ini di forum tertinggi dunia diinisiasi oleh negara-negara berkembang berbasis pulau kecil (Small Island Developing States). Dengan demikian mereka akan menerapkan ekonomi biru tersebut sesuai tujuan dan strategi pembangunan yang diterapkan sesuai perspektif dan kondisi alamnya.
Ironisnya, ketika ekonomi biru diterapkan dalam kebijakan dan tatakelola kelautan oleh negara-negara tersebut ia mengalami ambiguitas dan kontradiksi. Salah satu contohnya adalah terjadinya tumpang tindih antara konsep pembangunan kelautan ala ekonomi biru dengan konservasi serta pemanfaatan suumberdaya secara tradisional. Ditambah pula, para pemangku kepentingan memiliki penafsiran berbeda soal fokus ekonomi biru terutama menyangkut mata pencaharian masyarakat, kepentingan bisnis, kesehatan ekosistem laut dan modal alamiah laut. Pergeseran konsep ini berlangsung hingga kini sehingga nyaris semua negara-negara berbasis kelautan di dunia mengadopsinya. Maka, jadilah ekonomi biru identik dengan ekonomi kelautan. Meskipun, ada kalangan intelektual, akademisi dan gerakan masyarakat sipil memberikan koreksi atas penerapan di berbagai negara sepanjang satu dekade belakangan. Salah satu koreksi yang menonjol dikemukakan oleh Cisneros-Montemayor, et al (2022), yang menjelaskan kontroversi dan ambiguitas ekonomi biru akibat menyamakannya dengan ekonomi kelautan.