Besar pasak dari pada tiang, mungkin adagium itu sangat tepat menggambarkan kondisi perekonomian yang dirasakan perempuan pedesaan. Budaya patriarki yang masih kental mewarnai corak kehidupan pernikahan hingga perekonomian. Perempuan di pedesaan sering diberikan tugas domestik. Alhasil, mereka hanya menggantungkan pendapatan keluarga pada suami. Di sisi lain, angka inflasi adalah hal yang niscaya. Naiknya harga kebutuhan pokok tidak sebanding dengan upah yang diterima. Akibatnya, pendapatan keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Keterbatasan ekonomi ini dirasakan oleh perempuan pedesaan karena mereka adalah bendahara keluarga. Mereka yang mengelola keuangan keluarga. Perempuan desa adalah pihak pertama yang merasakan beban ekonomi yang demikian berat tidak sebanding dengan sumber daya ekonomi keluarga dengan satu tulang punggung (baca: suami) semata. Realitas sosial ini lambat laun menumbuhkan geliat ekonomi perempuan pedesaan. Perempuan menyadari bahwa mereka perlu layanan dan akses pemberdayaan. Kabar baiknya, hal ini juga ditangkap baik oleh pemerintah. Wacana relasi setara turut memberikan suara bahwa perempuan juga bisa berkarya, meski ia
melakukan pekerjaan domestik.
Di ranah pedesaan, perempuan tetap bekerja di dalam rumah. Sebab, mereka adalah pokok individu yang mengurus rumah tangga sekaligus mengurus anak. Oleh karena itu, pemberdayaan yang
tepat bagi perempuan di pedesaan adalah pelibatan peran aktif perempuan desa dalam berbagai aspek. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya melibatkan semua elemen masyarakat agar dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan berkelindan erat dengan konsep partisipasi, kemandirian, jaringan kerja serta keadilan. Pada proses pemberdayaan, masyarakatlah yang  menjadi aktor dan penentu pembangunan. Perempuan merupakan entitas yang terlibat dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki idealnya memiliki relasi setara.