Proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dapat dilacak sejak era Demokrasi Parlementer yang terjadi antara tahun 1949-1957 (Feith, 1962: xi). Setelah itu, prose demokratisasi ditutup rapat oleh rezim Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1958-1966) dan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966-1998) dengan alasan stabilitas nasional atas nama “Demokrasi Pancasila”. Proses demokratisasi riil di Indonesia kembali muncul pada tahun 1998 dengan ditandai runtuhnya rezim Soeharto dari kursi kekuasaannya sebagai hasil dari proses gerakan reformasi yang dipimpin oleh figur-figur kekuatan sipil seperti Amien Rais (Muhammadiyah), Megawati Soekarnoputri (PDIP), Nurcholish Madjid (cendikiawan Muslim), Abdurrahman Wahid atau Gusdur (NU) serta sejumlah gerakan mahasiswa dan pemuda lainnya (Al-Hamdi et al., 2024a: 2024b; Al-Hamdi et al., 2025).
Runtuhnya rezim Orde Baru disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, tingginya nepotisme Soeharto dan kroni-kroninya.
Kedua, besarnya ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Soeharto yang dipimpin oleh berbagai kekuatan, baik kalangan nasionalis maupun Islamis, dengan target melengserkan Soeharto. Ketiga, sejumlah elite Golkar mendukung gerakan reformasi yang muncul dari akar rumput. Jika elite-elite Golkar tidak mendukung reformasi tersebut, itu sama saja bunuh diri politik bagi mereka jika mereka tetap menginginkan Soeharto berkuasa (Schuck, 2007: 158).

Perkembangan demokrasi Indonesia saat ini, jika diukur dengan teori Schumpeter (2008) yang menyatakan,
bahwa standar demokrasi adalah “free competition for a free vote” dan kriteria Dahl (1972) terkait dengan kontestasi dan keterbukaan, maka demokrasi Indonesia sudah menerapkan dan melampauinya serta tentu juga sudah melampaui dua tahap dari teori tahapan demokrasi milik Huntington (1991). Namun demikian, Hadiwinata & Schuck (2007: 18-19) mengatakan, bahwa Indonesia ini terombangambing di antara ketidakpastian “defective democracy” dan “consolidated democracy”. Sejumlah perkembangan menunjukkan tanda positif konsolidasi, tetapi indikator lainnya juga menggambarkan kemunduran demokrasi. Karena itu, Indonesia masih membutuhkan energi besar untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan untuk meyakinkan rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan Winston Churchill bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari pemerintahan karena bentuk lainnya adalah lebih buruk dari demokrasi. Mayoritas para ilmuwan setuju, bahwa meskipun banyak perkembangan positif dari demokratisasi di Indonesia, sejumlah kekurangan terjadi di lima hal: masyarakat sipil, masyarakat politik, aturan hukum, kinerja birokrasi negara, masyarakat ekonomi, dan sejenisnya. Adapun perkembangan positif demokrasi Indonesia dapat terlihat pada tanda-tanda berikut ini. Pertama, munculnya berbagai partai politik dengan
karakteristik yang beragam. Kedua, penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil meski ini mengalami kemunduran. Ketiga, terjadi amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Keempat, mendukung perempuan untuk terlibat dalam ruang publik. Kelima, menghilangkan peran milter-polisi di parlemen dan kontrol negara terhadap organisasi masyarakat. Keenam, kebebasan berserikat dan pers yang juga semakin memburuk.
Ketujuh, pembagian kekuasaan ke dalam trias politica: eksekutif, legislatif, yudikatif. Di samping perkembangan positif tersebut, tetap ada sejumlah kekurangan dari demokratisasi di Indonesia yang ditandai oleh sejumlah hal. Pertama, kekurangan kebutuhan dasar manusia di banyak daerah. Kedua, korupsi dan suap yang merajalela di kalangan pejabat negara serta lemahnya pemerintah dalam menghukum para pejabat yang terjerat korupi. Ketiga, ikatan patrimonial dan nepotisme yang masih kuat di lembaga-lembaga demokrasi Indonesia. Keempat, lemahnya toleransi masyarakat dalam hal agama dan suku. Kelima, ekonomi yang masih relatif stagnan. Keenam, lemahnya dukungan HAM untuk kelompok marjinal yang mengindikasikan, bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketujuh, munculnya gerakan agama yang bersifat ekstrim-radikal, gerakan separatis, dan tindakan-tindakan teroris (Abuza, 2007: 35; Bünte & Ufen, 2009: 22-23; Ufen, 2009: 153; Aspinall, 2010: 103-123; Hilmy, 2010: 65; Liddle & Mujani, 2013: 25-50).