Tahun 2024 merupakan momentum tahun politik. Ada dua kali pemilu serentak yang akan terjadi. Pemilu serentak pertama terjadi pada 14 Februari 2024 untuk memilih lima jenis surat suara (pilpres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemilu serentak kedua terjadi pada November 2024 untuk memilih dua jenis surat suara, yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan walikota-wakil walikota atau bupati-wakil bupati (Pilwalikot atau Pilbub). Terlepas dari segelintir “pembajak demokrasi” yang masih menginginkan adanya rencana penundaan pemilu, buku ini berkeyakinan bahwa Pemilu Serentak 2024 harus tetap terjadi. Mayoritas anggota parlemen dan kekuatan masyarakat sipil pun masih tetap mendukung terjadinya penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024. Karena itu, Pemilu Serentak 2024 adalah amanat konstitusi yang wajib ditunaikan!

Sejak pasca-Pemilu Serentak 2019, dinamika politik terus dinamis dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Isu persoalan nama-nama Capres 2024 terus menjadi tema yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Media sosial pun membanjiri pemberitaan soal nama capres tersebut. Begitu juga isu seputar netralitas birokrasi, kemunculan partai baru, serta hal-hal lain yang terus diperdebatkan oleh masyarakat luas maupun kalangan akademisi kampus. Tak ketinggalan buku ini juga membahas hal-hal tersebut. Ada delapan artikel yang dibahas dalam buku ini dan dibagi ke dalam tiga bagian utama. Selain pendahuluan, buku ini mengulas tentang isu seputar bakal Capres 2024 (Bab I), isu seputar partai baru dan netralitas birokrasi (Bab II), dan isu seputar pemilu dan media sosial serta dinamika perjalanan pembentukan badan penyelenggara pemilu (Bab III).