Sanksi adalah sebuah kemestian dalam satu regulasi (selain regulasi perkawinan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak memilikinya), baik regulasi di tingkat nasional dalam bentuk undang-undang maupun sanksi di tingkat daerah dalam bentuk peraturan daerah. Ketentuan sanksi dalam peraturan daerah disyaratkan di antaranya sanksi itu belum/tidak diatur dalam regulasi yang ada di atasnya atau sanksi itu tidak bertentangan dengan ketentuan sanksi dalam regulasi pada tingkat yang lebih tinggi. Peluang ini dimanfaatkan oleh setiap daerah di seluruh provinsi untuk menetapkan sanksi-sanksi dalam peraturan daerah yang mereka bentuk. Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil peraturan daerah terbanyak di Indonesia juga merumuskan ketentuan sanksi dalam masing-masing peraturan daerah di kabupaten/kota. Misalnya ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada pasal 49 peraturan daerah ini tercantum tentang sanksi administratif di samping sanksi pidana. Sanksi administratif ini ditujukan di antaranya kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan atau kesopanan, berperilaku sebagai pasangan sejenis di fasilitas umum, atau beraktifitas sebagai tuna susila yang diatur dalam pasal 24. Sanksi yang sama juga ditujukan pada setiap orang yang melakukan hubungan seksual yang tidak terikat dalam pernikahan (berzina/berkhalwat) dan termasuk penyedia tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan di atas. Sejak disahkan, perda ini telah diikuti dengan perda kabupaten/kota di Sumatera Barat dan telah juga dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan perda ini adalah penertiban pada sejumlah orang dari berbagai kabupaten/kota dan pemberian sanksi administratif kepada mereka dengan cara dimasukkan ke Panti Sosial Karya Wanita (PPSKW) sebagai tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf f peraturan daerah ini.

PSKW ini terletak di Sukarami Solok, Sumatera Barat dan menjadi kawasan tertutup untuk umum. Lokasi ini dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi dan di bagian atas dilekatkan kawat-kawat berduri. Pada bagian dalam panti berdiri rumah-rumah yang mereka sebut wisma. Setiap rumah ini memiliki beberapa kamar dan setiap kamar diisi oleh beberapa warga perempuan binaan. Wisma-wisma memiliki 1 (satu) akses pintu keluar di bagian depan dan selalu terkunci dari luar dengan menggunakan dua jenis kunci besi. Para warga binaan ini benar-benar terkunci setiap hari Sabtu dan Minggu dan di luar hari ini mereka bisa keluar untuk melaksanakan shalat berjamaah di mushalla yang ada dalam panti, menemui keluarga selama 30 menit atau dalam kegiatan pembinaan kekaryaan. Pada tahun 2022 sampai bulan September PSKW ini menampung 48 orang perempuan yang ditertibkan di antaranya oleh Polisi Pamong Praja. Mereka dibina di panti ini minimal 4 bulan dan tidak diketahui batas maksimalnya sesuai dengan perubahan perilaku yang mereka perlihatkan selama dalam proses pembinaan. Sesuai pengakuan warga binaan ini, ada di antara mereka yang sudah dibina selama 5 bulan, 7 bulan dan bahkan ada yang sudah lebih dari satu tahun. Usia mereka paling bawah adalah 14 tahun dan paling tinggi 51 tahun. Menurut Staf PSKW. Selama observasi dan wawancara via FGD dengan warga binaan diketahui bahwa mereka seperti sedang menjalani hukuman penjara tetapi tanpa proses pengadilan yang memastikan hukuman mereka secara kuantitas. Oleh karena itu, sanksi peraturan daerah ini kelihatannya telah berubah dan terkesan menyimpang dari sanksi administratif menjadi sanksi pidana dalam pelaksanaannya.