Akhir-akhir ini muncul fenomena global, yakni banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, telah menerapkan pemerintahan elektronik (e-government) dengan tujuan untuk memfasilitasi pemberian pelayanan publik secara lebih berkualitas kepada pemangku kepentingan (stakeholders), baik instansi-instansi pemerintahan sendiri maupun usaha-usaha bisnis, organisasi sosial, dan warga negara (citizens) secara luas. Dengan mengimplementasikan pemerintahan elektronik, pemerintah juga berharap akan dapat mengurangi ongkos pelayanan publik, menaikkan tingkat akuntabilitas program dan kegiatan pemerintahan, dan mendorong transparansi informasi organisasi pemerintahan.

Menurut seorang peneliti, teknologi informasi dan komunikasi modern dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warga negara dan usaha bisinis, dapat menyediakan saluran komunikasi yang beragam, dan dapat membuat kegiatan internal maupun antarorganisasi semakin efisien (Sta, 2018). Peneliti lain mengatakan bahwa pemerintahan elektronik yang digunakan oleh instansiinstansi pemerintahan, seperti jaringan wilayah yang luas (wide area network), intenet, dan komputerisasi secara aktif (mobile computing), telah meningkatkan kemampuan untuk mentransformasi polapola relasi dengan warga negara, usaha bisinis, dan antarinstansi pemeringtahan. 

Tujuan dari teknologi ini adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga negara, meningkatkan interaksi dengan usaha bisnis dan industri, memberdayakan warga negara melalui akses terhadap informasi, dan membuat manajemen pemerintahan menjadi lebih efisien (Singh, 2019). Kemudian, peneliti lain menyatakan bahwa pelayanan pemerintahan elektronik secara signifikan menjadi alat untuk melakukan kerjasama (cooperation) yang efektif di banyak negara antara pemerintah, warga negara, organisasi, dan sebagainya (Panthee and Sharma, 2019). Lebih lanjut, seorang peneliti menyatakan bahwa digitalisasi, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, merupakan faktor esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian masyarakat dan negara.

Digitalisasi meliputi transisi menuju metode komunikasi, kemudian data direkam dan ditransfer dengan menggunakan  parangkat digital. Negara-negara maju dan berkembang saat ini telah mulai menerapkan sistem informasi teknologi tinggi dan telah dapat mencapai hasil-hasil yang tinggi dalam mengembangkan pemerintahan elektronik (Shkarlet et al., 2020). Banyak pemerintah di berbagai negara menghadapi berbagai macam tuntutan dan masalah-masalah (issues) seiring dengan kompleksitas sosial dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, banyak pemerintah, dalam merespon berbagai perkembangan baru itu, mengembangkan teknologi pelayanan, seperti misalnya social media, big data, dan smart cities. Banyak pemerintah juga telah menggunakan sistem elektronik itu untuk melakukan kontrak kerjasama dengan pihak lain (outsourcing) untuk melaksanakan proyek-proyek penting (Wang, Medaglia and Zheng, 2018). Penerapan pemerintahan elektronik di berbagai negara, yang telah mendorong transparnasi dan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, telah dapat mengurangi perbedaan antara masyarakat perkotaan dan perdesaan dan antara orang kaya dan miskin.

Buku ini merupakan pengembangan dari penelitian penulis yang berjudul “Desain Struktur Organisasi Berjaringan Instansi Pemerintah Daerah Era Digital: Studi pada Kota Yogyakarta” yang dilaksanakan pada tahun 2020-2021 yang dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Selanjutnya dikembangkan dan disesuaikan sehingga lahirlah buku ini.

Penerbitan buku ini dimaksudkan agar dapat memberi pencerahan bagi kalangan mahasiswa, pejabat, dan pegawai pemerintahan, serta kalangan umum lainnya yang berkaitan dengan konsep, teori, dan paradigma pergeseran pola penyusunan struktur organisasi pemerintahan dan karakteristik kultur yang cocok dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang diterapkan di pemerintahan.