DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia
Bagaimana Langkah Memperkuat Civil Society?
Tatanan demokrasi yang baik ditopang oleh civil society yang kuat. Partisipasi civil society akan menentukan terciptanya masyarakat demokratis maupun tidak. Masyarakat yang demokratis menjadi cita-cita bangsa Indonesia, khususnya sejak reformasi digulirkan pada 1998. Namun hingga saat ini, negara yang demokratis masih jauh panggang dari api.
Partisipasi masyarakat masih cukup lemah, baik itu dalam konteks sosial maupun politik. Maka dari itu, perlu ada upaya secara akademis untuk memperkuat peran civil society dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis. Buku ini adalah salah satu upaya untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam tata kelola pemerintahan.
Penerbitan buku ini ditujukan sebagai referensi bagi para mahasiswa, peneliti maupun pemerhati yang memiliki minat dalam bidang ilmu pemerintahan. Selama ini acuan ilmu pemerintahan masih bersifat teoritis, sehingga diperlukan rujukan yang bersifat praktis. Buku yang ditulis oleh para pakar dalam bidang ilmu pemerintahan ini setidaknya dapat menjadi salah satu rujukan yang bersifat praktis tersebut.
Buku ini ditulis dalam empat bab pembahasan. Bab pertama yang diberikan judul Governance, Krisis, dan Inovasi di masa pandemik memuat 10 artikel yang sebagian disatukan oleh gagasan tentang tata kelola atau kolaborasi dan beragam model inovasi serta sebagian ditulis dalam konteks respon atas krisis yang terjadi baik bencana alam atau bencana pandemi yang sejatinya tak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi secara holistik.
Bab kedua disematkan judul politik elektoral di masa pandemi memuat dua tulisan yang sangat monumental perihal praktik demokrasi elektoral dan evaluasi kepemiluan yang terdiri dari tulisan Bambang Eka dan Edward Trias P yang mengoreksi praktik desa anti politik uang perspektif netizen dengan mendayagunakan kecanggihan mesin pelacak opini media. Sementara Ridho Al-Hamdi dan Sakir menganalisis faktor penyebab suara tidak sah dalam pilikada serentak di era pandemi khususnya di Kabupaten Sleman.
Bab ketiga yang menghadirkan lima buah tulisan ini dikerangkai dalam judul bab Demokrasi dan Gender di Masa Pandemi. Demokrasi yang dibaca secara langsung dan menggunakan mesin digital atau mengoberservasi keragaman dinamika demokrasi di ruang-ruang cyber politics, juga pembacaan dalam konteks politik lokal di era desentralisasi sangat menarik karena keragaman situasi politik lokal. Terakhir adalah Bab 4 yang terdiri dari 7 artikel yang mendikusikan peran masyarakat sipil, kekuatan-kekuatan demokratis, dan arus informasi komunikasi di saat pandemi yang mengisyaratkan bahwa diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas kekuatan, dan gagasan demokratisasi informasi untuk mendapatkan ketangguhan masyarakat dan tata pemerintahan yang partisipatif.
Hikmah Pandemi
Di berbagai negara pandemi Covid-19 sejatinya adalah dua sisi dari sebilah pedang. Pandemi pada satu sisi telah menjadi mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan di berbagai sektor, terutama di bidang kesehatan dan perekonomian. Banyaknya jumlah korban jiwa yang jatuh akibat pandemi maupun terpuruknya sektor ekonomi menjadi bukti nyata dari dampak destruktif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali di Indonesia.
Namun di sisi lain, harus diakui bahwa banyak pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 yang menunjukkan upaya umat manusia untuk meretas jalan baru untuk dapat terus survive dalam sebuah situasi yang serba sulit sekalipun.
Dalam perspektif governance misalnya, berbagai sektor tidak hanya diuji seberapa besar adapatabilitas dan agilitas mereka dalam berhadap-hadapan dengan pelbagai ketidakmenentuan yang ditimbulkan oleh situasi pandemi. Namun lebih dari itu berbagai aktor entah itu Negara, Swasta maupun Civil Society telah dipaksa untuk mengembangkan cara-cara baru dalam mengelola problem-problem yang muncul dari ketidakpastian tersebut.
Inovasi menjadi salah satu blessing in disguise yang lahir dari tekanan-tekanan yang muncul dari situasi pandemi sebagai wujud lesson learned.
Inovasi ini sekaligus menjadi bukti otentik dan empiris bahwa umat manusia adalah makhluk yang pantang menyerah meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan kompleksitas persoalan kehidupan. Dengan demikian, inovasi sesungguhnya adalah deklarasi ulang bahwa manusia memang makhluk pembelajar, sehingga pantas untuk menyandang nama latinnya, Homo sapiens.
Buku yang berjudul “Demokrasi dan Civil Society: Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Peran Masyarakat Sipil di Indonesia” yang saat ini berada di tangan pembaca ini adalah sebuah upaya akademis untuk memotret pandemi. Kali ini, potret tersebut mengilustrasikan berbagai inovasi yang dihasilkan dari proses pembelajaran terhadap situasi pandemi.
Meskipun mendudukkan civil society sebagai pemeran utama, akan tetapi sejatinya civil society tetap harus berbagi peran dan berkolaborasi dengan aktor-aktor lain agar inovasi-inovasi yang dihasilkan bisa lebih lengkap dan komprehensif, dan berdampak luas, di mana hal-hal tersebut juga berusaha untuk dicapture oleh buku ini. Akhirulkalam, semoga buku yang bersahaja ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca, dan menjadi sumber informasi serta mata air inspirasi untuk terus berkarya.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
Daftar Isi dan Spesifikasi Buku
Buku ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan yang ditulis oleh para penulis dari beragam disiplin ilmu
- Cetakan I, Mei 2022
- Jumlah Halaman xviii + 568
- Ukuran 14 x 20 cm
- Kertas Isi Bookpaper 57,5 gram (Hitam Putih)
- Kertas Cover Ivory 230 Gram (Laminasi Doff)
- Finishing Jilid Lem Panas (Soft Cover) dan Shrink (Bungkus Plastik)
Rp 263.000
Rp 125,000
Masukkan kupon diskon “DEMOKRASI” untuk mendapatkan harga coret. Pesan sekarang juga. Diskon hanya berlaku hingga 31 Mei 2022.
- Harga Belum Termasuk Ongkos Kirim
- Klik Tombol Beli Sekarang untuk Melanjutkan Pembelian
Tentang Penulis
Muhammad Eko Atmojo, dkk.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fokus kajian penelitian tata kelola sumber daya manusia, kebijakan public, merit system, netralitas birokrasi dan politisasi birokrasi. Gelar Sarjanah (S1) Ilmu Pemerintahan didapat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2013, sedangkan untuk Gelar Master (S2) Ilmu Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selama mengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan penulis mengampu Mata Kuliah sebagai berikut: Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan, Studi Konstitusi dan Lembaga Negara, dan Bahasa Indonesia (Penulisan Karya Ilmiah).