Keprihatinan terhadap kondisi pendidikan kewarganegaraan semasa Orde Baru telah melahirkan sejumlah inisiatif untuk melakukan pembaharuan. Seiring proses reformasi, muncul gagasan pendidikan kewarganegaraan paradigma baru sebagai pendidikan demokrasi (Wina taputra, 2012:83). Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana setiap peserta belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Sejalan dengan paradigma tersebut, endidikan Kewarganegaraan yang hingga sekarang masih berlabel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mempunyai misi yang lebih khas.

Sosok Pendididikan Kewarganegaraan (Civic atau Citizenship) yang demikian memang sering muncul di sejumlah negara, khususnya negara-negara berkembang, sesuai dengan laporan penelitan Cogan (1998) yang dikutip oleh Ace Suryadidan Somardi (2000: 1) yang mengatakan, “citizenship education has often reflected the interest of those in power in particultular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegmony rather than education”. Kurikulum kewarganegaraan harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai- nilai baik dalam dan luar sekolah. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah harus komprehensif dan terpadu dalam hubungan dengan komunitas, sekolah dan masyarakat (Doganay, 2012: 37).

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar di Indonesia. Berdasar kenyataan tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilaian bahwa mata pelajaran ini bersifat politis dari pada akademb, lemah landasan keilmuannya, tidak tampak sosok keilmiahannya dan lain lain. Akibahya lebih lanjut, mata pelajaran ini kurang menantang, sehingga kurang diminati oleh siswa. Paradigma baru PKn merupakan cara berpikir baru tentang PKn, bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas dan cara berfikir dan kualitas rasa serta kepekaan peserta didik dalam rangka memperbaiki, mengetahui, menghayati, juga sebuah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan khususnya nilai- nilai pancasila (Wahana and Mayasari 2007). 

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan yang demokratis yang mengandalkan demokrasi sebagai titik fokus. Namun, demokrasi yang berkembang di Indonesia tidak seperti itu demokrasi universal dengan nuansa sekuler, tetapi demokrasi yang harus bertahan berpegang teguh pada Tiang Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini Sanusi (1998:4-12) mengusulkan sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia Demokrasi Indonesia, yang meliputi: demokrasi yang percaya pada satu Tuhan Yang Maha Esa,demokrasi yang membela hak asasi manusia, demokrasi yang berdaulat. Jadi paradigma baru PKn merupakan cara berpikir baru tentang PKn.