Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup baik. Sejahtera artinya dapat memenuhi kebutuhan dasar secara merata, baik dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam rangka mencapai kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Tujuannya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, seimbang antara material dan spiritual sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pancasila. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban besar untuk mengolah, menggali, dan membina seluruh kekayaan alam yang ada di negara ini guna mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur (Anfanni 2018).
Pembangunan Indonesia yang diawali dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negera Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu bagian 9 Program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Perihal ini menjadi wujud kebi-jakan pembangunan strategis, di mana memantapkan wilayah-wilayah terendah seperti desa akan menjadi tonggak berarti untuk bisa bersaing secara global (Suleman, et al. 2020).
Pembangunan ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Desa menjadi agen pemerintah yang secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Pemerintah pusat memberi mandat kepada pemerintah tingakat desa untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Lembaga ekonomi ini diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan desa dan pemberdayaan masyarakat. BUM Desa juga diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja yang menganggur di desa. Maka dari itu, BUM Desa sebagai sarana instrumen penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat (Bambang 2017).
Pada tahun 2014, kebijakan baru yang ditetapkan untuk mengelola desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diundangkan. Undang-undang ini menjadi titik balik pengelolaan desa di Indonesia. Arti penting pengelolaan desa dalam undang-undang ini menempatkan desa sesuai konstitusi, mengacu pada pasal 18B ayat (2) dan pasal 18 ayat (7) (Simangunsong and Rasak 2016). UU Desa ini telah memberikan harapan bagi terwujudnya desa sebagai masyarakat yang berpemerintahan sendiri. Oleh karena itu, hal ini harus dijadikan batu loncatan dalam meningkatkan perekonomian (Rumbino, et al. 2021).
Salah satu misi pemerintah pada saat ini adalah membangun daerah perdesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha. Terpenuhinya sarana dan fasilitas untuk mendukung peningkatan ekonomi desa akan mendukung, membangun dan memperkuat pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa (Dauri and Ricco Andreas 2019).