115 TAHUN KEPEMIMPINAN MUHAMMADIYAH Mengenal Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Majelis Lembaga Biro 1912-2027
buku ini sangat bermanfaat terutama untuk Persyarikatan dan warga Muhammadiyah termasuk menginspirasi PWM, PDM, PCM, PRM, Unsur Pembantu Pimpinan (UPP), dan Ortom untuk melakukan hal serupa, yaitu kodifikasi (pembukuan) struktur pimpinan di tingkatan masing-masing sebagai bentuk merawat dan melindungi dokumen dalam rangka menjaga ingatan masa lalu sebagai oleh-oleh bagi generasi yang akan datang agar tidak lupa sejarah.
Mengenal Permusyawaratan di Muhammadiyah1
Sejak awal berdirinya pada 1912 hingga kini, Muhammadiyah sudah pernah mengadakan permusyawaratan tertinggi sebanyak 47 kali. 10 kali di antaranya menggunakan istilah Bahasa Belanda, yaitu “Algemene Vergadering” yang digunakan sejak 1912 hingga 1921 dan sekali pernah menggunakan istilah Belanda yang lain “Jaarvergadering” di tahun 1922. Kedua istilah yang diambil dari Bahasa Belanda ini menunjukkan arti pertemuan akbar. Pada tahun 1923, Muhammadiyah mulai menggunakan Bahasa Indonesia dengan menyebut “Perkumpulan Tahunan” karena memang saat itu, musyawarah tertinggi selalu diadakan setiap tahun.
Pada tahun 1924, Muhammadiyah mulai menggunakan istilah “Congres” hingga tahun 1941 yang juga diadakan sekali dalam setiap tahunnya. Pada tahun 1936, Muhammadiyah menyelenggarakan “Congres
Seperempat Abad”. Sembilan tahun setelah 1941, Muhammadiyah tidak pernah lagi mengadakan kongres di tingkat nasional karena situasi yang tidak memungkinkan di mana saat itu Indonesia dijajah oleh tantara Jepang serta terjadi Revolusi Fisik melawan penjajahan Belanda hingga berakhir di tahun 1949. Selama jeda antara 1941 dan 1949, Muhammadiyah pernah mengadakan “kongres darurat” dua kali
tetapi hanya se-Jawa Madura sehingga tidak dianggap sebagai kongres nasional seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya.
Mulai tahun 1950, istilah “kongres” diganti dengan sebutan “Muktamar” sehingga Muktamar ke-31 seringkali disebut juga sebagai “Muktamar pertama Muhammadiyah” yang menandakan sebagai Muktamar pertama setelah kemerdekaan Indonesia 1945. Namun demikian, Muhammadiyah menetapkan, bahwa Muktamar 1950 adalah Muktamar ke-31 sebagai lanjutan dari permusyawaratan
sebelum-sebelumnya meskipun berbeda istilah.
Pada tahun 1962, Muhammadiyah mengadakan Muktamar Setengah Abad yang menandakan usia keemasaannya sekaligus juga “Muktamar anugerah” karena situasi saat itu yang memungkinkan Muhammadiyah dibubarkan oleh pemerintah tetapi tidak pernah terjadi. Kemudian, pada
tahun 2010, Muhammadiyah berhasil mengadakan Muktamar Seabad yang diselenggarakan di Yogyakarta dengan penuh kemegahan dan kemeriahan. untuk membaca lengkapnya ada di buku ini, silahkan membaca!
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI
Spesifikasi Buku
Cetakan I September 2023 ; 448 hlm, ukuran 15,5 x 23 cm, kertas isi Bookpaper 57,5 gram, hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 250.000
Rp 212,000
Tentang Penulis
Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., MA
seorang ilmuwan politik. Sejak 2012 hingga kini, dia adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY). Konsentrasi keilmuannya adalah partai politik, pemilu, demokrasi serta Islam dan politik. Mata kuliah yang diampunya antara lain: Studi Partai Politik, Tata Kelola Pemilu, Studi Demokrasi, dan Analisis Kualitatif. Pada periode 2018-2021, dia pernah menjadi direktur International Program of Government Affairs and Administration (IGOV) UMY. Sejak 2021-2025, dia adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Al-Islam Kemuhammadiyah FISIPOL UMY. Dalam hal pendidikan formal, setamat menjadi santri di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta selama enam tahun, dia melanjutkan pendidikan sarjana filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2007) dan master ilmu politik di Universitas Gadjah Mada (2008-2011). Jenjang doktor di bidang ilmu politik diselesaikan di Universitas TU Dortmund Jerman (beasiswa BPPLN Kemenristekdikti RI, 2014-2017). Pada periode musim semi 2018, dia pernah menjadi dosen tamu di Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanyol (Erasmus+ Grant) dan Asia University, Taiwan (Collaborative Grant). Pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dia menjadi dosen tamu di School of Government, Universiti Utara Malaysia (SoG UUM). Pada akhir 2021, dia menggagas pendirian PUSDEPPOL (Pusat Studi untuk Demokrasi, Pemilu, dan Partai Politik; Centre for Democracy, Election, and Political Parties). Perihal latar belakang organisasi, pernah menjadi ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk dua periode (2006-2008 dan 2008-2010), wakil ketua Majelis Pendidikan Kader PDM Kota Yogyakarta periode 2005-2010, ketua Bidang Hikmah Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga periode 2005-2006, anggota Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2014, sekretaris Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2011-2014, ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Jerman Raya periode 2015-2017, wakil ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2020-2022, dan ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Di luar Muhammadiyah, pernah menjadi ketua Paguyuban DIKTIERS (perkumpulan alumni luar negeri penerima beasiswa Kemendikbudristek RI) periode 2019- 2022.