Buku ini merupakan ikhtiar penulis untuk memaparkan tentang konsep wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lebih lanjut, buku ini juga mengandung penjelasan penting mengenai pengaturan investasi wakaf tunai dalam kegiatan ekonomi di Indonesia menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada bagian akhir, penulis melakukan identifikasi dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengembangan wakaf tunai era digital. Sebagaimana dipahami bersama bahwa wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik dan mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhwah).

Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf ditunaikan, maka akan terjadi pergeseran kepemilikan dari kepemilikan yang bersifat pribadi menuju kepemilikan Allah Swt yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf, diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, yaitu dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit).

Wakaf dalam bentuk uang tunai (baca: wakaf tunai) dipandang sebagai salah satu pilihan yang tepat agar wakaf mencapai hasil lebih maksimal. Dengan catatan, apabila wakaf dapat dimanfaatkan dalam bentuk investasi pada usaha produktif. Secara ekonomi, wakaf tunai potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pasalnya, dengan model wakaf tunai, daya jangkauan serta mobilisasinya akan jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional dalam bentuk harta tetap. 

Buku ini akan membahas mengenai pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat investasi. Pembahasan ini menjadi menarik karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi berupa uang (cash waqf) dapat dialihkan dalam berbagai bentuk usaha ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai wakaf tunai ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan lahirnya kebihakan tentang wakaf, maka kedudukan wakaf tunai menjadi jelas dalam hukum positif di Indonesia.