Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan posisinya sebagai negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, prinsip hukum, asas yang dianut adalah bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum dan peraturan pada saat diundangkan; ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Ketidaktahuan akan hukum umumnya dialami oleh kelompok masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan tinggi atau mereka yang berada dalam
kategori ekonomi rendah.

Mereka memerlukan keadilan. Tujuan dari keadilan adalah untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu, karena menempuh jalur hukum, atau mencari mencari keadilan melalui jalur hukum dapat memakan biaya yang mahal. Oleh karena itu pemberian bantuan hukum secara cumacuma kepada masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk pemerataan keadilan.

Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menekankan kewajiban negara untuk hadir dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran ini menegaskan bahwa negara harus memastikan bahwa
setiap warga negara atau anggota masyarakat mendapatkan hakhaknya yang tanpa diskriminasi. Proses bantuan hukum dapat dapat diakses secara langsung oleh masyarakat melalui interaksi
dengan para bantuan hukum. Menurut Pasal 22 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berkaitan dengan hal tersebut, buku berjudul Theory And Practice: Law Towards Era 5.0 ini hadir sebagai bacaan positif mengenai penerapan hukum di Indonesia.