Kajian tentang Tata Kelola Pemerintahan Desa terasa urgen, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat 83.794 desa/kelurahan di seluruh Indonesia dengan kondisi yang sangat bervariasi dari aspek demografi, geografi dan infra-strukturnya. Beberapa desa bahkan perbatasan dengan negara lain. Dengan kondisi tersebut, maka pemerintahan desa perlu dikelola dengan baik agar penyelenggaraan pemerintahan menjadi efektif, potensi desa dapat dioptimalkan, pelayanan publik, daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 

Pengelolaan pemerintahan yang baik adalah yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan sesuai dengan peraturan dan kearifan lokal masing-masing desa.

Pentingnya memahami tata kelola pemerintahan desa dimaksudkan agar kita dapat membedakan jenis-jenis desa, kewenangan desa, lembaga-lembaga desa serta hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan di atasnya yakni kecamatan, kabupaten, kota sampai ke pemerintahan pusat.

Makna dan lingkup kajian tentang tata kelola pemerintahan desa meliputi keseluruhan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan BPD dengan melibatkan masyarakat desa (sipil dan swasta) secara terorganisir sesuai tupoksi dan kewenangan dalam rangka mencapai visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan.