Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital pertama kali diresmikan oleh pemerintah skitar pada tahun 2017 dengan tujuan mempercepat pelayanan, koordinatif, dan terbuka secara umum sebagai suatu solusi dari hambatan-hambatan birokratif-administratif yang selama ini mencirikan pelayanan publik di Indonesia.
Buku ini sengaja dihadirkan kepada khalayak umum untuk memberikan satu stimulus pendorong bagi masyarakat untuk meman-faatkan terobosan pelayanan publik dengan mendayagunakan media digital. Layanan pemerintah berbasis digital ini penting sekali dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memainkan peran penting dalam transformasi digital sektor publik, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Buku ini disusun secara sederhana dengan tetap menjaga kadar keilmiahannya yang dilengkapi dengan rujukan literasi yang ilmiah guna memberikan bacaan yang ilmiah, teruji, dan dapat dievaluasi. Pada bagian pertama buku ini, penulis menguraikan problem dan tantangan partisipasi publik dalam menyongsong smart government, role models negara-negara lain dalam pengembangan good governance, serta pengoptimalisasian media digital. Bagian kedua, buku ini menguraikan gagasan teoritis
Buku dengan judul Smart Government Berbasis Partisipasi Publik merupakan satu gagasan terkini di era virtual. Di mana smart government yang menyediakan pelayanan berbasis media digital mampu mengoptimalisasikan keterlibatan publik atau masyarakat secara umum di dalam menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan publik secara demokratis.
Partisipasi publik di dalam buku ini secara sederhana diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah berbasis digital. Layanan pemerintah digital (e-government) sangat penting untuk memajukan tata kelola yang baik dan memainkan peran penting dalam transformasi digital sektor publik, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta peningkatan kualitas.layanan publik. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat membangun interaksi yang lebih baik untuk mewujudkan good governance.