Hak atas lingkungan tidak hanya mencakup hak manusia, tetapi juga hak ekosistem untuk berkembang tanpa gangguan manusia. Ia memperkenalkan konsep land ethic, yang mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari komunitas ekologi yang lebih besar (Leopold;1968), sedangkan Vandana Shiva menyoroti bahwa hak atas lingkungan harus mencakup hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang paling terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam (Shiva;2015). Dalam perspektif hukum internasional hak atas lingkungan hidup menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) generasi kedua dan ketiga. Dua aspek utama hak atas lingkungan adalah pertama, hak material yaitu akses ke lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta hak kedua yaitu hak prosedural yang mencakup partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, akses terhadap informasi lingkungan, dan keadilan dalam kasus lingkungan (Boyd;2012). Konstitusi Indonesia juga telah mengatur hak atas lingkungan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Namun hak atas lingkungan hidup ini sering sekali tidak dipenuhi, dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan negara (pemerintah) masih memilih model ekonomi pertumbuhan yang kapitalistik berbasis pada eksploitasi alam dan penguasaan ruang dalam skala yang besar. Model ekonomi ini memisahkan relasi antara manusia, alam dan sosial ekonomi. Dalam sejarahnya, eksploitasi alam dan penguasaan ruang dalam skala besar selalu didahului oleh penerbitan perangkat aturan hukum. Perangkat hukum ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemodal untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Perangkat hukum juga dijadikan legitimasi oleh pemerintah dan pemodal untuk memaksakan satu proyek bisnis ataupun program pembangunan pemerintah meski masyarakat tidak mengkehendaki dan berpotensi akan merusak lingkungan hidup.

Kehadiran buku ini merupakan hasil dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap dinamika ruang publik di Indonesia, yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi, budaya, sosial, serta pola interaksi masyarakat.

Ruang publik tidak lagi sekadar dipahami sebagai tempat fisik untuk berkumpul, berdiskusi, dan bertukar gagasan. Ia telah menjelma menjadi ruang sosial yang hidup—baik dalam bentuk nyata maupun digital—yang menjadi medan perjumpaan, pertarungan wacana, pembentukan identitas, bahkan penegasan kuasa. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai ruang publik menjadi amat penting untuk dipahami, tidak hanya dari sudut pandang komunikasi dan sosiologi, tetapi juga dari perspektif budaya, politik, dan demokrasi.