Buku Restorative Justice: Transformasi Paradigma Pemidanaan dari Retributif Menuju Restoratif, Korektif, dan Rehabilitatif Pasca Berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025 merupakan sebuah kajian akademis dan praktis yang komprehensif mengenai evolusi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ditulis oleh Assist. Prof. Dr. Setyo Utomo, S.H., M.Hum., M.Kn. beserta tim penulis yang terdiri dari para akademisi dan praktisi hukum, buku ini diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada November 2026 sebagai respons langsung terhadap pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Melalui 642 halaman yang terbagi dalam empat bagian utama dan sembilan belas bab, karya ini membedah krisis legitimasi sistem pemidanaan retributif warisan kolonial dan menawarkan kerangka konseptual serta rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Krisis Legitimasi Paradigma Retributif dan Munculnya Keadilan Restoratif

Bagian pertama buku ini menelusuri secara mendalam akar filosofis dan historis paradigma pemidanaan, mulai dari teori retributif hingga munculnya konsep restorative justice. Sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari satu abad bertumpu pada Wetboek van Strafrecht (WvS), sebuah kodifikasi kolonial Belanda yang sarat dengan nuansa retributif, di mana kejahatan semata-mata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara dan pemidanaan dijustifikasi sebagai bentuk pembalasan (retribusi). Akar filosofis pendekatan ini dapat ditelusuri dari gagasan Immanuel Kant yang memandang pemidanaan sebagai keharusan moral kategoris, hingga pandangan G.W.F. Hegel yang mengartikan pemidanaan sebagai pemulihan tatanan hukum yang rasional. Namun, implementasi sistem ini di Indonesia telah melahirkan krisis legitimasi yang nyata. Penekanan pada pemenjaraan sebagai solusi utama (default response) terhadap hampir seluruh bentuk pelanggaran hukum telah menyebabkan overcrowding atau kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang mencapai 89,64 persen pada pertengahan 2025. Lebih jauh lagi, sistem ini dinilai gagal dalam memberikan efek jera, sebagaimana tercermin dari angka residivisme, dan cenderung membebani kelompok sosial-ekonomi rentan secara tidak proporsional.

Sebagai antitesis terhadap pendekatan yang crime-centred (berpusat pada kejahatan), restorative justice menawarkan paradigma harm-centred yang berfokus pada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Restorative justice tidak hanya berupaya menentukan siapa yang melanggar hukum, tetapi juga mengidentifikasi siapa yang dirugikan, bentuk kerugian apa yang terjadi, serta bagaimana memulihkannya secara holistik. Elemen pokok dari keadilan restoratif mencakup pelibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam dialog pemulihan, pertanggungjawaban aktif dari pelaku (offender accountability), serta reintegrasi sosial. Buku ini juga menyoroti bahwa prinsip-prinsip restoratif sesungguhnya telah lama berakar dalam tradisi hukum adat Nusantara (seperti musyawarah mufakat) dan hukum pidana Islam (seperti konsep sulh dan diyat), memberikan landasan sosiokultural yang kuat bagi penerapannya di Indonesia. Namun, penulis menegaskan bahwa integrasi hukum adat harus dilakukan melalui adaptasi kritis, bukan adopsi murni, dengan tetap mengutamakan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Untuk memperkaya perspektif, buku ini menyajikan analisis komparatif implementasi restorative justice dari berbagai yurisdiksi. Di Selandia Baru, Family Group Conference (FGC) telah diarusutamakan dalam peradilan anak sejak 1989, yang didukung oleh pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat Maori. Kanada menawarkan model circle sentencing yang diintegrasikan melalui prinsip Gladue bagi masyarakat pribumi, meskipun masih menghadapi tantangan kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik nyata. Sementara itu, Belanda dan Jerman menunjukkan bahwa mekanisme restoratif dapat disandingkan secara efektif dalam sistem hukum civil law melalui program diversi di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Pembelajaran dari negara-negara ini, dipadukan dengan telaah atas model kontrol sosial di Jepang, Filipina, dan Singapura, menjadi acuan penting bagi Indonesia dalam merumuskan kerangka implementasi bertahap yang adaptif.

Transformasi Sistemik melalui KUHP 2023 dan KUHAP 2025

Bagian kedua dan ketiga dari buku ini membedah transformasi kerangka hukum pasca disahkannya KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) diletakkan sebagai ruh utama KUHP Nasional, yang termanifestasi dalam berbagai instrumen hukum, seperti penghentian penuntutan untuk tindak pidana ringan, pemidanaan alternatif (kerja sosial, pengawasan), dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Salah satu terobosan paling progresif yang diulas adalah lembaga pemaafan hakim (rechterlijk pardon) yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP. Mekanisme ini memberikan diskresi kepada hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan sanksi pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi, serta rasa keadilan dan kemanusiaan. Ini menandai pergeseran substansial dari pendekatan formalistik (offense-and-punishment) menuju individualisasi pemidanaan.

Secara institusional, operasionalisasi restorative justice memerlukan sinergi dari seluruh elemen penegak hukum. Pada tingkat penyidikan, kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan diskresi penyelesaian restoratif secara proporsional. Di tahap penuntutan, asas oportunitas memberikan landasan bagi kejaksaan untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan restoratif maupun Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian Penundaan Penuntutan). Di ruang sidang, hakim berperan penting dalam mengintegrasikan pendekatan korektif melalui penerapan rechterlijk pardon dan penjatuhan pidana alternatif, sedangkan lembaga pemasyarakatan dituntut bertransformasi menjadi ujung tombak rehabilitasi yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Di seluruh tahapan ini, pemulihan dan pemenuhan hak korban, baik melalui restitusi maupun kompensasi, tetap menjadi prioritas utama demi mencegah terjadinya viktimisasi sekunder.

Dalam analisis akhirnya, buku ini menawarkan model integratif yang memadukan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif sebagai tiga lensa analisis yang berkesinambungan. Keadilan restoratif dinilai paling relevan pada fase awal penyidikan dan penuntutan, keadilan korektif pada penentuan proporsi pemulihan, dan rehabilitasi pada pembinaan pasca-putusan. Meskipun memberikan peta jalan yang optimis, penulis secara kritis mengevaluasi potensi hambatan implementasinya. Tantangan struktural meliputi kesenjangan regulasi pelaksana (Perpol, Perja, Perma), resistensi budaya hukum masyarakat yang masih cenderung punitif, serta belum seragamnya kapasitas dan pemahaman Aparat Penegak Hukum di berbagai daerah. Melalui buku ini, para pembaca, mulai dari praktisi, akademisi, hingga pembuat kebijakan, didorong untuk melihat bahwa transformasi paradigma pemidanaan bukan hanya soal mengubah teks undang-undang, melainkan sebuah proses berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tahapan sistem peradilan di Indonesia.