Tema sentral dari buku ini ditulis berdasarkan isu kedaerahan khususnya di Provinsi Gorontalo, mulai terbentuknya tahun 2000 hingga 2016 di mana daerah ini dengan gigihnya memprioritaskan kebijakan pembangunan daerah baru yakni memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengendalikan angka kemiskinan yang cukup tinggi di tingkat nasional. Energi penanganan kemiskinan di tingkat lokal sejak dimekarkan dari Sulawesi Utara sangat intensif dilakukan dengan berbagai kebijakan secara simultan, dimana dalam durasi waktu yang cukup lama terbentuknya provinsi Gorontalo daerah ini masih belum bisa lepas dengan masalah kemiskinan. Substansi kemiskinan di Gorontalo bisa dilihat dari berbagai perspektif mulai dari persoalan budaya dan deprivation trap (jebakan kekurangan) bahkan multidimensional lainnya seperti kemiskinan struktural atau politik sebagai akibat kerentaan yang menimbulkan poverty rackets (roda penggerak kemiskinan).  Dalam perspektif ini termasuk pula indikator ketidakberdayaan yang dipicu jebakan tipu muslihat oleh kekuasaan (termasuk di tingkat lokal yang datang dari elite/perkotaan dan kekuatan oligarki lain) dengan meminjam istilah Roberts Chambers. 

Seperti dikatakan di atas bahwa banyak hal terutama masalah sejak awal lahirnya provinsi baru tersebut, pembangunan dipacu tapi kenyataannnya selalu gagal untuk menghilangkan kesenjangan sosial (kemiskinan). Pada hal berbagai kebijakan tersebut tidak memiliki outcome yang menguntungkan bagi simiskin di tengah kampanye dan implentasi bentuk program pembangunan yang peduli pada penanganan masyarakat miskin. Akan tetapi problem yang dialami oleh masyarakat yang berada pada lapisan terbawah belum dapat diatasi secara tuntas oleh pemerintah daerah. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pemerintah belum menemukan resep berupa panacea yakni obat mujarab yang ampuh melalui kebijakan yang tepat untuk menyembuhkan persoalan klasik daerah ini yang namanya kemiskinan?. Sebab itu pemikiran ini berusaha mengungkap wajah dan sifat multidimensional dari kemiskinan terutama dari perspektif kebijakan publik, bahwa perlu adanya reformasi kebijakan untuk menangani masalah substansi kemiskinan yang memasuki stadium yang sangat mengkhawatirkan secara sosial dan politik dalam membedah masalah kemiskinan dimasyarakat yang hingga saat ini belum tertangani dengan baik.