POLITIK DINASTI Demokrasi dalam Nepotisme
Buku ini bisa menjadi referensi bagi dosen, mahasiswa, peneliti dan masyarakat yang tertarik pada isu-isu demokrasi khususnya mengenai politik dinasti di Indonesia.

Politik Dinasti, Politik Kekerabatan, dan Nepotisme
Politik dinasti semakin berkembang di era demokrasi Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Perkembangan politik dinasti ini seringkali menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi melihat politik dinasti sebagai bagian dari hak warga negara untuk dipilih menjadi pejabat politik dan pemerintahan
sehingga relevan dengan demokrasi; dan di sisi yang lain melihat politik dinasti sebagai fenomena yang merusak demokrasi karena menimbulkan ketidaksetaraan dalam pemilu dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemerintahan.
Oleh karenanya, buku ini diawali dengan penjelasan konsep mengenai politik dinasti, politik kekerabatan dan nepotisme sebagai basis awal dalam membahas politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti
dan politik kekerabatan merupakan bentuk dari nepotisme dalam penyelenggaraan demokrasi, meskipun tidak semua pejabat politik anggota dari dinasti merupakan hasil dari politik dinasti maupun
politik kekerabatan. Dalam buku ini menggunakan terminologi politik dinasti dan dinasti politik dalam makna yang berbeda. Politik dinasti digunakan terkait dengan proses politik, dan dinasti politik digunakan secara lebih netral, sebagai keluarga politik atau keluarga politisi.
Untuk memperjelas konsep tersebut maka pada bagian selanjutnya dalam buku ini membahas perkembangan dinasti politik di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang menjadi alasan maraknya politik dinasti di Indonesia.
Pada bagian selanjutnya membahas tipologi politik dinasti, di mana dalam melihat fenomena politik dinasti bisa dari berbagai perspektif sehingga mempunyai beragam tipe dari politik dinasti. Selain itu buku ini juga membahas berbagai isu yang terkait dengan fenomena politik dinasti di Indonesia seperti mengenai perempuan dan dinasti politik. Politik dinasti memberikan peluang bagi meningkatnya perempuan yang aktif dalam politik yang berasal dari dinasti. Selanjutnya membahas politik dinasti dan strategi kampanye di mana politik dinasti biasanya juga berbasis pada budaya patronase dan klientelisme yang mempunyai strategi yang berbeda dalam mempertahankan dukungan bagi kekuasaan dinasti. Isu selanjutnya yang dibahas dalam buku ini adalah dinasti politik dan korupsi, karena korupsi merupakan salah satu aspek negatif dari maraknya politik dinasti.
Sebagai pengayaan dari kajian mengenai politik dinasti di Indonesia, dua bab terakhir dari buku ini membahas hasil penelitian penulis mengenai kualitas kandidat, dukungan partai dan perolehan suara dinasti politik dalam pilkada, dan juga isu dinasti dalam pilkada Kota Medan tahun 2020. Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mendanai penelitian ini.
Buku ini bisa menjadi referensi bagi dosen, mahasiswa, peneliti dan masyarakat yang tertarik pada isu-isu demokrasi khususnya mengenai politik dinasti di Indonesia. Buku ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian penulis, yang tentunya jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran serta masukan selalu terbuka untuk perbaikan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat dan memperkaya kajian akademik mengenai politik dinasti.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI



Spesifikasi Buku

Cetakan I, September 2025; 162 hlm, ukuran 15,5 x 23 cm, kertas isi Bookpaper hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 200.000
Rp 108,000

Tentang Penulis

Prof. Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.
dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1996, dan mengajar pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menyelesaikan S-1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1994 dan Program S-2 pada Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Gelar Doktornya diraih pada Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Tahun 2015.
Meraih Guru Besar dalam bidang politik lokal, dan kajian-kajian yang dilakukan berkaitan dengan partai politik, demokrasi dan pemilu, terutama pada tingkat lokal. Mata kuliah yang diajar antara lain Dasar-Dasar Ilmu Politik, Sistem Pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Daerah, Studi Partai Politik, dan Proses Legislatif. Disertasinya mengenai politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan, dan penelitian-penelitian yang dilakukan (baik dari pendanaan internal , DRTPM Dikti dan BRIN) juga fokus pada politik lokal di Indonesia. Hasil penelitian-penelitian tersebut kemudian dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional antara lain Revista Journal; Jurnal Socioteknologia; Journal of Government and Politics; Jurnal Otoritas; Springer; dan sebagainya. Pengalamannya dalam manajemen organisasi akademik dirintis mulai menjadi Sekretaris Program studi Ilmu Pemerintahan (1997-2001 dan 2003-2007); sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (2015-2017) dan menjadi Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY Periode 2017-2021. Saat ini menjabat sebagai Ketua
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain pengalamannya dalam manajemen organisasi internal kampus, juga membangun jejaring dengan lingkungan akademik nasional dan internasional. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) periode 2017-2021, sebagai Wakil Ketua Forum Dekan FISIP Perguruan Tinggi Muhammadiyah- Aisyiah (FORDEK FISIP PTMA) se Indonesia (2017-2018) dan sebagai Ketua FORDEK FISIP PTMA (2018-2021), dan juga sebagai Koordinator Bidang Ilmu Pemerintahan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Dekan FISIP PTS se Indonesia (2021-2024). Saat ini sebagai Dewan Pembina ADIPSI (2022-2025) dan Dewan Penasihat Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (KAPSIPI) periode 2024-2027; dan anggota Asia Pacific Society for Public Affairs (APSPA).