PENTINGNYA GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) BAGI PERGURUAN TINGGI

Mengelola perguruan tinggi di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah, begitu banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi antara lain: bagaimana mendapatkan (calon) mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang cukup, bagaimana menentukan jumlah UKT yang cukup (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), bagaimana mendapatkan dosen-dosen yang qualified (bergelar S1, S2, dan S3) yang harus diberi honor yang kompetitif, bagaimana menyediakan sarana dan prasarana yang memadai (ruang kuliah, ruang dosen, perpustakaan), bagaimana menentukan kurikulum berbasis kompetensi sehingga bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan mampu diserap pasar tenaga kerja.

Perguruan tinggi harus bisa mencari keseimbangan antara kuantitas dengan kualitas. Jika terlalu mementingkan kuantitas berarti akan mengorbankan kualitas dan merugikan lulusannya karena akan sulit mencari pekerjaan. Jika terlalu mementingkan kualitas, berarti kuantitas dikorbankan.

Ditengah persaingan yang cukup berat, peningkatan mutu menjadi hal yang tidak terhindarkan agar dapat ber- saing mendapat kepercayaan masyarakat dan tetap eksis. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Layanan akademik berikut fasilitas pendukungnya menjadi salah satu pertimbangan calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga kualitas layanan menjadi salah satu indikator dari keberhasilan institusi pendidikan sebagai sebuah organisasi publik.

Kualitas pelayanan kepada mahasiswa dapat ditingkatkan dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance. Konsep GUG muncul akibat dari berbagai masalah pengelolaan perguruan tinggi. Dari masalah administrasi hingga korupsi (Larasati et al., 2018). Selain itu konsep ini juga terlahir dari kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi berbeda dengan penyelenggaraan sebuah Negara ataupun korporasi, yang menjadi pembedanya adalah nilai-nilai luhur dari pendidikan harus tetap dijaga dalam pelaksanaanya. Dengan demikian, maka dapat ditentukan suatu ukuran apakah suatu perguruan tinggi telah menerapkan GUG atau tidak adalah sampai sejauhmana perguruan tinggi tersebut mampu menyikapi dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraannya tanpa mengkhianati nilai-nilai luhur tadi dan amanat yang diembannya dari masyarakat, bangsa dan negara yang menaunginya (Rahayu & Wahab, 2013). Penerapan tata kelola yang baik di universitas diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan (Hanifah, 2018). Untuk relevansi tata kelola perusahaan, dan khususnya dewan direksi, dalam masyarakat kita, sangat terbuka untuk memiliki publikasi baru tentang topik terkait (Zattoni, 2007).

Terkemas dalam lima bab, buku ini mempreteli hal-hal berkaitan dengan tata kelola universitas yang baik (good university governance) bagi perguruan tinggi. Bahasan yang disajikan antara lain mengenai transparansi layanan pascasarjana, akuntabilitas layanan pascasarjana, responsibilitas layanan pascasarjana, independensi layanan pascasarjana, dan keadilan layanan pascasarjana. Terselesaikannya penulisan buku ini tentu atas dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam menyukseskan terbitnya buku ini.