Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa desa memiliki kepala desa yang dipilih langsung oleh warganya, sementara kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus aparatur sipil negara? Perbedaan mendasar ini bukanlah sekadar nomenklatur administratif, melainkan cerminan dari sebuah konsep ketatanegaraan yang kompleks dan berakar jauh dalam sejarah bangsa. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memegang peranan vital yang sering kali luput dari perhatian dalam diskursus politik nasional. Padahal, di sinilah negara hadir secara paling dekat dengan warganya, di mana kebijakan publik diimplementasikan secara langsung, dan di mana fondasi pembangunan nasional
sesungguhnya diletakkan.
Memahami pemerintahan desa berarti menyelami jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bukan hanya tentang struktur organisasi atau prosedur administratif, melainkan tentang bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana partisipasi warga diwujudkan dalam skala mikro. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi titik balik, memberikan pengakuan (rekognisi) atas otonomi asli yang dimiliki desa sekaligus memberikan mandat (subsidiaritas) untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Pergeseran paradigma ini menuntut pemahaman baru yang lebih mendalam dan kritis terhadap desa.
Buku ajar ini disusun sebagai respons atas meningkatnya urgensi pemahaman mengenai pemerintahan desa di Indonesia, khususnya pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi tersebut secara fundamental telah mengubah paradigma, kedudukan, dan kewenangan desa, menempatkannya sebagai subjek pembangunan yang otonom dan bukan lagi sekadar objek kebijakan pemerintah pusat. Kompleksitas tata kelola desa, mulai dari perencanaan, keuangan, hingga pelayanan publik, menuntut adanya sumber belajar yang komprehensif, terstruktur, dan relevan dengan dinamika kontemporer. Buku ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menyajikan kerangka teoretis yang kuat, analisis historis yang mendalam, serta pembahasan praktis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyediakan panduan akademik bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, ilmu politik, administrasi publik, serta para praktisi seperti aparatur desa, pendamping desa, dan pemangku kepentingan lainnya, agar mampu memahami dan menganalisis isu-isu krusial seputar pemerintahan desa secara kritis dan konstruktif.
