Ketika berbicara tentang laut Indonesia, seringkali yang terbayang adalah kekayaan sumber daya yang melimpah, potensi ekonomi yang besar, dan identitas kita sebagai bangsa maritim. Namun, di balik semua itu, ada realitas yang jarang kita lihat, yaitu ketimpangan dan penurunan kesejahteraan nelayan, privatisasi sumber daya laut, hingga kerusakan ekosistem yang semakin mengkhawatirkan.
Selain itu juga potensi yang besar tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional, bahkan pada tahun 2024 ekonomi perikanan cenderung anjlok. Hal ini tercermin dari pertumbuhan PDB sektor perikanan yang hanya mencapai 0,68% (BPS 2025) atau anjlok jika dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,49%. Berdasarkan catatan historis pertumbuhan PDB sektor perikanan terlihat bahwa capaian pertumbuhan PDB perikanan 2024 lebih rendah dibandingkan pada saat pandemic Covid-19 dan krisis ekonomi 1998. Pada saat pandemic Covid-19 (2022) pertumbuhan PDB perikanan mencapai 0,73%, sementara pada saat krisis ekonomi 1998 pertumbuhan PDB perikanan capai 1,92%. Terpuruknya capaian pertumbuhan ekonomi sektor perikanan tersebut menunjukkan adanya kebijakan yang belum sesuai dengan harapan publik. Oleh sebab itu diperlukan untuk meninjau dan menata ulang kebijakan kelautan dan perikanan yang ada saat ini. Kebijakan ekonomi biru yang menjadi jargon Menteri Kelautan dan Perikanan ternyata belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Bahkan yang terlihat dilapangan kebijakan ekonomi biru tersebut banyak menimbulkan berbagai paradok atau kontradiksi.
Ketimpangan kesejahteraan nelayan juga tercermin dari data NTN (Nilai Tukar Nelayan) periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Pada 2021, NTN mencapai angka 104.69, mencerminkan stabilitas ekonomi nelayan dan usahanya. Namun, dari 2023 hingga 2024 terjadi penurunan signifikan. NTN turun dari 106.45 (2022) menjadi 105.40 (2023) dan anjlok ke 101.76 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan besar yang mengancam keberlanjutan ekonomi perikanan, baik pada level individu maupun kolektif.
Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (ib) meningkat tajam dari 106,41 (2021) ke 118,77 (2024), terutama pada konsumsi rumah tangga, seperti makanan, minuman, dan tembakau yang melonjak hingga 126,17. Kenaikan ini menandakan tekanan biaya hidup, yang berisiko mengurangi daya beli petani. Biaya produksi juga meningkat, tercermin dari kenaikan Indeks BPPBM, dengan lonjakan terbesar pada transportasi dan komunikasi (103,26 ke 121,02).
Sementara itu Indeks Harga yang Diterima Nelayan (it) naik hingga 122 (2023) namun turun ke 120,86 (2024). Penurunan ini di sektor perikanan tangkap laut (121 pada 2024) dapat mengindikasikan tantangan pasar atau penurunan hasil tangkapan. Kombinasi ini memperburuk nilai tukar nelayan (NTN) yang turun dari 106,45 (2022) ke 101,76 (2024), mencerminkan pendapatan nelayan tidak sebanding dengan kenaikan biaya yang mereka tanggung.
Kondisi NTN tersebut menunjukkan ketimpangan struktural antara biaya hidup/produksi dan pendapatan sektor primer. Jika tidak diatasi, hal ini dapat memperburuk kesejahteraan nelayan serta menurunkan daya saing sektor perikanan.
Buku “Paradigma Alternatif Pembangunan Kelautan Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan: Suatu Pendekatan Heterodoks” hadir tepat di tengah kegelisahan tersebut. Karya Muhamad Karim, Daud Yusuf, dan Emy Saelan ini menawarkan cara pandang yang berbeda, segar, dan berani—sebuah ajakan untuk meninjau ulang cara kita memahami pembangunan kelautan Indonesia.
Alih-alih mengikuti arus besar ekonomi ortodoks yang menekankan pertumbuhan tanpa batas, buku ini mengajak kita melihat laut dengan perspektif yang lebih utuh, yaitu dengan memadukan ekonomi, ekologi, keadilan sosial, hingga kearifan lokal. Dari konsep Blue Justice hingga Ekonomi Nusantara, dari kritik atas liberalisasi sumber daya hingga gagasan rekonstruksi ekonomi biru, buku ini membentangkan peta jalan menuju pembangunan kelautan yang berpihak pada manusia dan alam.
Hadir di era blue economy yang digadang menjadi motor pertumbuhan ekonomi laut Indonesia, buku ini kini mengajak pembaca menatap lebih kritis, dimana ekonomi biru global belum tentu adil. Berbagai kajian internasional menyebutkan bahwa blue economy yang digerakkan investasi ekstraktif seringkali men-marginalisasi komunitas lokal—contohnya proyek percontohan di Lombok yang belum memberi manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir
Di panggung nasional, Indonesia terus mendorong kebijakan blue economy melalui berbagai kebijakan dan keterlibatan aktif dalam forum IORA. Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara gagasan besar dan keterlaksanaan kebijakan yang konsisten, dimana proyek blue economy sering dirundung birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya perlindungan terhadap nelayan skala kecil.
Kini penguatan kerangka hukum menjadi sorotan penting, karena kekosongan hukum dan fragmentasi regulasi menghambat transparansi serta investasi yang berkelanjutan. Tokoh hukum menyarankan pembentukan Pengadilan Niaga Maritim khusus untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan menambah kepastian hukum sektor maritim.