Buku ini lahir dari keprihatinan Penulis atas kondisi penganggaran pendidikan publik di Indonesia. Pengalihan penyelenggaraan pendidikan publik dari terpusat menjadi terdesentralisasi sejak era reformasi belum menunjukkan perkembangan sistem penganggaran yang kuat, adaptif, dan berkeadilan. Mengingat anggaran merupakan salah satu sumberdaya penting penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, maka kelemahan pada sistemnya berdampak pada capaian siswa. Siswa-siswa Indonesia belum mampumenunjukkan prestasinya pada tingkat ASEAN. Selain itu layanan pendidikan yang berkualitas juga tidak merata. Tidak seharusnya siswa-siswa mendapat perbedaan layanan pendidikan yang berkualitas hanya karena beda kode-pos mereka.

Penggunaan istilah pendidikan publik untuk menguatkan kesadaran kita tentang pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bagi warga negara. Pendidikan publik yang dimaksud buku ini mencakup jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang ini menjadi fondasi untuk pengembangan pada jenjang berikutnya dan bagi kehidupan mereka di kemudian hari. Jenjang pendidikan dasar dan menengah telah digunakan berbagai negara sebagai area intervensi penting negara untuk menyiapkan generasi mudanya. Alasan penekanan fokus pada penganggaran tidak lepas dari latar belakang Penulis sebagai seorang Akuntan. Penulis berupaya untuk tahu diri untuk tidak masuk pada tataran kurikulum, perencanaan teknis pengajaran atau aspek pedagogis lainnya. Fokus pada penganggaran dilandasi keyakinan pentingnya sumberdaya ini bagi peningkatan prestasi siswa. Selain capaian siswa, dimensi yang tidak bisa diabaikan tentunya pemerataan capaian siswa. Oleh karenanya, maksud yang hendak disasar buku ini berkaitan dengan dua tujuan sistem yang mendukung capaian siswa dan menjangkau setiap siswa di seluruh Indonesia.

Pemilihan tema pendidikan publik didasari beberapa pertimbangan. Pertama, pendidikan pada jenjang ini menempati posisi unik dalam konsep kesejahteraan. Pendidikan publik berperan strategis dalam pembangunan nasional dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan transformasi ekonomi dan sosial. Selain itu, sejak tahun 2001, tanggung jawab manajerial dan keuangan pendidikan publik telah beralih dari Pusat ke daerah. Tak kalah pentingnya, alokasi anggaran pendidikan publik yang besar membutuhkan manajerial untuk membangun kapasitas di tingkat daera untuk melaksanakan dan menyatukan reformasi pendidikan. 

Penulis menggunakan jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) sebagai bahan analisis. Penggunaan jenjang SMP ini tentunya akan selaras untuk pemanfaatannya pada jenjang lainnya. Sistem penganggaran sebagaimana yang ditawarkan buku ini berlaku untuk jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), maupun sekolah menengah atas (SMA). Penggunaan jenjang SMP sebagai bahan analisis buku ini dengan pertimbangan kekayaan data perbandingan capaian siswa pada tingkat internasional. Siswa-siswa Indonesia pada jenjang SMP sudah aktif berpartisipasi sejak tahun 2000 pada tes internasional, misalnya Programme for International Student Assessment (PISA).