Kemiskinan dan keterbelakangan menjadi fenomena sosial yang dialami oleh negara berkembang dan negara yang telah mempunyai kemapanan di bidang ekonomi. Fenomena ini menjadi isu krusial yang bersifat humanity. Penyebab adanya kemiskinan bermuara pada teori vicious circle of poverty yang tidak mempunyai ujung dan pangkal dengan semua unsur penyebab kemiskinan yang saling berhubungan, Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) mengemukakan 3 (tiga) penyebab kemiskinan yakni keterbelakangan ketidaksempurnaan, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Lebih lanjut, rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi dengan rendahnya investasi dan tabungan. Rendahnya investasi mengakibatkan keterbelakangan, dan seterusnya. Secara spesifik, masalah umum kemiskinan pada negara berkembang berada dalam kesulitan mengelola pasar untuk menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Hal ini disebabkan dengan kegagalan dalam pengelolaan pembangunan ekonomi, sehingga kecenderungan kekurangan kapital dapat terjadi yang mengakibatkan rendahnya produktifitas, melonjaknya pendapatan rill, menurunnya tabungan dan investasi.

Chambers (dalam Nasikun., 2001) kemiskinan mencakup 5 (lima) dimensi sebagai integrated concept, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi
darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), 5) keterasingan (isolation) secara geografis maupun sosiologis. Situasi kemiskinan, tidak hanya berorientasi dalam kekurangan tingkat pendapatan, tetapi juga diiringi dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, serta tidak adanya keadilan dalam ranah hukum. Dinamika permasalahan kemiskinan setiap negara berkorelasi dengan kesulitan dalam upaya tindakan solutif kemiskinan. Di samping itu, GDP dan GNP yang relatif tinggi memengaruhi tingkat kesenjangan negara maju yang mencapai kategori angka kemiskinan relatif kecil. Lebih lanjut, berdasarkan temuan BPS angka kemiskinan di Indonesia menurut BPS pada Tahun 2019 sebesar 24,79 juta, dan 2020 sebesar 27,54 juta jiwa serta pada Tahun 2021 sebesar 26,50 juta jiwa.

Pembangunan desa didukung program Nawa Cita yang digaungkan pada masa periode Jokowi-Jusuf Kalla dengan 9 (Sembilan) program khususnya pada program ketiga mengenai pembangunan dari daerah pinggiran/desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut digagas untuk menuju perubahan Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri pada pendayagunaan dana desa yang telah digencarkan sejak Tahun 2015. Secara jelas, berikut ini terdapat data penyaluran dana desa yang diadopsi dari Kementrian Keuangan. untuk lebih lengkapnya ada di dalam buku ini. selamat membaca!