Buku bertajuk “INDONESIA 2024-2026: Dua Tahun Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Politik, Pemerintahan, Sosial, dan Relasi Global” hadir sebagai sebuah dokumentasi akademik yang sangat krusial dan tajam. Diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada bulan September 2026, karya ini merupakan hasil pemikiran kolaboratif dari para akademisi dan peneliti muda yang mencoba merekam jejak sejarah politik kontemporer. Buku yang disusun oleh Dimas Subekti, Nasuhaidi, Zakly Hanafi Ahmad, dan rekan-rekan penulis lainnya ini disunting secara apik oleh Dinda Rosanti Salsabela dan Galank Pratama. Dengan tebal 322 halaman, karya ini membedah secara kritis dinamika, manuver, serta realitas implementasi kebijakan pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Alih-alih sekadar menjadi catatan jurnalistik harian, buku ini menawarkan pembacaan multidisiplin yang mempertemukan ilmu politik, ilmu pemerintahan, hukum tata negara, komunikasi digital, dan sosiologi. Pembahasan di dalam buku ini dipecah ke dalam tiga bagian utama yang saling berkesinambungan, mulai dari urusan konsolidasi kekuasaan di tingkat elite, dinamika otonomi daerah, hingga realitas ruang publik digital yang merespons kebijakan populis pemerintah. Ulasan berikut akan membedah seluruh esensi buku ini secara utuh, memberikan gambaran komprehensif bagi publik yang ingin memahami arah politik dan pemerintahan Indonesia di bawah kendali rezim Prabowo-Gibran.

Konsolidasi Supermajority, Politik Balas Budi, dan Tantangan Demokrasi Internal

Bagian pertama buku ini menyoroti fenomena konsolidasi kekuasaan yang luar biasa masif di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, yang membawa implikasi serius terhadap berjalannya fungsi pengawasan demokrasi. Dimas Subekti dalam bab pembuka secara lugas menyoroti terbentuknya supermajority government atau pemerintahan dengan dukungan mayoritas mutlak di parlemen. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang pada awalnya merupakan kendaraan elektoral, bermanuver dan bertransformasi menjadi KIM Plus dengan merangkul partai-partai rival seperti NasDem, PKB, dan PPP pasca-Pemilu. Konfigurasi politik akomodatif ini menghasilkan penguasaan 81 persen kursi DPR (470 kursi), dan hanya menyisakan PDI Perjuangan dengan 19 persen (110 kursi) di luar gerbong pemerintahan. Stabilitas politik yang mutlak ini memang memuluskan agenda legislasi, termasuk pengesahan anggaran negara tahun 2026 tanpa hambatan berarti. Namun, buku ini memberikan peringatan keras bahwa dominasi kekuasaan tersebut berpotensi menggerus prinsip checks and balances, di mana parlemen kini cenderung mengambil fungsi pengawasan yang bersifat “akomodatif-korektif” ketimbang konfrontatif dan independen.

Lebih dalam lagi, Nasuhaidi pada bab kedua membedah anatomi koalisi gemuk ini melalui kacamata teori patron-klien (patron-client politics) dan politik patronase. Praktik merangkul hampir seluruh kekuatan elite ke dalam lingkaran kekuasaan dipandang sebagai manifestasi nyata dari “politik balas budi”. Distribusi kursi kabinet, jabatan strategis, dan akses terhadap sumber daya negara menjadi instrumen resiprokal untuk mempertahankan loyalitas koalisi. Permasalahan krusial yang diangkat dalam buku ini bukanlah pada keberadaan politik balas budi itu sendiri, melainkan pada risiko tergerusnya meritokrasi birokrasi, di mana jabatan publik berpotensi diberikan semata-mata atas dasar loyalitas politik pendukung kampanye, bukan karena kompetensi profesional.

Pada dimensi tata kelola pemilu, Zakly Hanafi Ahmad memberikan analisis tajam terkait dinamika pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan krusial ini memisahkan jadwal pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dengan pemilu daerah (Kepala Daerah, DPRD) dengan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun. Desain ini secara teoretis bertujuan untuk mengurangi beban mematikan bagi penyelenggara ad hoc—yang pada Pemilu 2024 menelan ratusan korban jiwa—sekaligus memberikan ruang akuntabilitas agar isu daerah tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk politik nasional. Akan tetapi, buku ini mengkritik lambannya DPR dan Pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Pemilu. Masa transisi dibiarkan mengambang tanpa perangkat pelaksana yang jelas, memicu legislative inaction, sementara di saat yang sama muncul wacana elitis untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Wacana ini dinilai berlawanan arah dengan semangat putusan MK karena akan memindahkan kuasa pemberian sanksi politik dari tangan rakyat ke tangan elite partai.

Merajut benang merah dari tantangan demokrasi tersebut, Mochammad Farisi dan rekan-rekannya menegaskan bahwa muara dari berbagai persoalan integritas kepala daerah—yang berulang kali ditangkap KPK—berada pada hulu sistem rekrutmen politik. Buruknya demokrasi internal partai politik, kuatnya cengkeraman oligarki partai, politik uang, serta mahar politik melahirkan calon-calon pemimpin yang rentan korupsi. Buku ini secara inovatif menawarkan kerangka Political Party Due Diligence Framework (PP-DDF) sebagai instrumen preventif. Berpijak pada kewajiban positif negara (positive obligations) di bawah hukum hak asasi manusia internasional (ICCPR), kerangka ini mewajibkan partai politik untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi secara ketat demi mewujudkan Good Political Party Governance.

Desentralisasi, Sengkarut Program MBG, dan Perlawanan Ruang Digital

Bagian kedua buku ini beralih ke ranah implementasi kebijakan publik di daerah dan bagaimana ruang publik digital merespons kinerja pemerintah. Wahyu Rohayati mengawali pembahasan dengan mengevaluasi nasib otonomi daerah di bawah bayang-bayang program prioritas nasional yang masif. Terdapat kecenderungan kuat ke arah integrasi kebijakan nasional yang tersentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan berbagai mandat dari pusat, yang kerap kali berbenturan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan ruang fiskal lokal. Buku ini mengingatkan bahwa pemerintah pusat tidak boleh menjadikan daerah sekadar sebagai perpanjangan tangan administratif; harus ada “kalibrasi ulang desentralisasi” (recalibration of decentralization) di mana standar nasional ditegakkan namun fleksibilitas inovasi daerah tetap dihormati.

Isu paling membara yang dikupas tuntas dalam buku ini adalah kontroversi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai megaproyek andalan Prabowo-Gibran, program ini diguyur anggaran fantastis mencapai Rp268 triliun pada tahun 2026, dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dan melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Riri Maria Fatriani beserta tim penulis mengungkap bagaimana legitimasi program ini terguncang hebat akibat dugaan penyimpangan dan korupsi yang menyeret eks pimpinan BGN serta pihak swasta. Modus mark-up dalam pengadaan barang hingga insiden keracunan massal di berbagai daerah (seperti di Grobogan, Mojokerto, dan Pekalongan) memicu krisis kepercayaan publik.

Melalui kacamata teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, buku ini menelusuri bagaimana makna MBG di mata masyarakat mengalami pergeseran dramatis. Pada tahap eksternalisasi, program ini awalnya dipuja sebagai simbol kesejahteraan dan kepedulian negara. Namun, melalui proses objektivasi di mana informasi dugaan korupsi dan keracunan makanan menyebar masif, terbentuklah realitas sosial baru. Masyarakat pada tahap internalisasi mulai memandang MBG dengan sikap ambivalen; mereka tidak menolak tujuan gizi gratisnya, namun sangat tidak percaya dan mengkritik keras bobroknya integritas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaranya.

Dinamika kekecewaan publik ini terekam jelas dalam analisis sosiologi digital yang dilakukan oleh Fajar Alan Syahrier. Melalui analisis sentimen di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), ditemukan bahwa percakapan mengenai MBG didominasi oleh sentimen negatif sebesar 57,21 persen, berbanding 42,79 persen sentimen positif. Netizen secara aktif menegosiasikan makna program ini; menuntut akuntabilitas anggaran, menyoroti ancaman keracunan pangan, dan meragukan kompetensi tata kelola di lapangan.

Perlawanan digital ini mencapai bentuk paling radikal melalui strategi humor dan satire, sebagaimana diulas secara brilian oleh Arissy Jorgi Sutan. Kekecewaan masyarakat tidak lagi disalurkan lewat unjuk rasa konvensional, melainkan meledak melalui fenomena citizen surveillance di akun media sosial seperti @menuembegejelek. Akun ini berfungsi sebagai crowdsourced counter-archive (arsip tanding berbasis partisipasi warga) yang menghimpun foto-foto piring makanan siswa yang memprihatinkan, porsi karbohidrat berlebih tanpa protein layak, hingga makanan basi. Dengan menggunakan dark humor, ironi, dan parodi visual, netizen menyandingkan janji manis triliunan anggaran pemerintah dengan realitas miris di atas piring anak sekolah. Taktik perlawanan simbolis (weapons of the weak) ini terbukti menjadi bentuk protest policy yang sangat efektif. Humor politik mampu membongkar wibawa keangkuhan birokrasi, meruntuhkan klaim keberhasilan sepihak pemerintah, dan memicu tekanan reputasional yang memaksa parlemen serta kementerian terkait untuk melakukan intervensi korektif secara langsung.

Sebagai kesimpulan, buku “INDONESIA 2024-2026” ini mutlak menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang peduli pada masa depan tata kelola negara. Karya ini tidak sekadar memberikan ulasan teoretis yang kering, melainkan menyuguhkan potret analitis yang hidup, berani, dan tajam mengenai bagaimana kekuasaan dioperasikan, bagaimana anggaran triliunan rupiah diuji di lapangan, dan bagaimana rakyat awam menemukan cara-cara kreatif untuk melawan ketidakadilan melalui ujung jari mereka di ruang digital. Sebuah refleksi akademis yang menampar keras sekaligus menawarkan peta jalan perbaikan yang sangat dibutuhkan oleh republik ini.