IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK & EVIDENCE-BASE POLICY
Kekhasan buku ini terletak pada pembahasan mengenai Implementasi kebijakan dari para ahli yang dikaitkan dengan model Evidence-Base Policy
Bagaimana Proses kebijakan publik ?
Proses kebijakan publik dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan, tuntutan, kepentingan, dan agenda setting semua pihak di dalam pemerintahan. Kebijakan publik dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal.
Dye (1982) menjelaskan bahwa policy is what ever governments choose to do or not to do. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan publik (Knoepfel et al., 2011c). Kebijakan publik hendaknya diikuti oleh reformasi yang melekat dalam aspekaspek kebijakan publik. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, maupun evaluasi kebijakan adalah tindakan kebijakan publik yang dilakukan berdasarkan kepentingan publik. Di samping itu, harus dibuat sebuah pencapaian tujuan dari kebijakan tersebut agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
Sebuah formulasi kebijakan dibuat didasarkan atas evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Setiap kebijakan tidak berdiri sendiri dan merupakan kontinuitas dari kebijakan sebelumnya, sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk menemukan pola yang relevan dan baik bagi kepentingan masyarakat. Kebijakan harus didasari oleh perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan sebelumnya yang
berdasar pada hasil evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan menjadi pola penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil
evaluasi kebijakan, akan didapatkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pada tahun berikutnya. Dilanjutkan atau tidak adalah kebijakan pemerintah (Knoepfel et al., 2011a).
Setelah evaluasi kebijakan dilakukan dengan berbagai rekomendasi dan saran, maka dibutuhkan sebuah reformasi kebijakan dalam penanganannya. Reformasi kebijakan menjadi transmisi antara evaluasi dan formulasi kebijakan. Berbagai masukan dalam evaluasi kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perubahan dalam kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah: apakah mengganti kebijakan yang sudah ada dengan kebijakan yang baru, atau melanjutkan kebijakan yang sudah ada dengan pola dan metode yang lebih baik. Reformasi kebijakan melekat dalam proses kebijakan publik.
Dapatkan Bukunya Sekarang Juga!
DAFTAR ISI
Spesifikasi Buku
Cetakan I Maret 2023; 268 hlm, ukuran 14 x 20 cm, kertas isi HVS 75 gram hitam putih, kertas cover ivory 230 gram full colour, jilid lem panas (soft cover) dan shrink bungkus plastik.
Harga Buku
Sebelum melakukan pembayaran, cek ketersediaan stock kepada admin. Jika buku out of stock pengiriman membutuhkan waktu – 3 hari setelah pembayaran.
Rp 150.000
Rp 109,500
Tentang Penulis
Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si.,
Mendapat gelar Guru Besar di tahun 2010, dan merupakan Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mengampu mata kuliah Implementasi Kebijakan Mitigasi Kebencanaan. Dia memiliki minat khusus di bidang ilmu kebijakan, pemerintahan daerah, kearifan lokal, agama, dan astronomi. Meraih gelar sarjana di FISIP Universitas Indonesia (1986), Magister Sains di PPs FISIP Universitas Indonesia (1991), dan gelar Doktor di Universitas Indonesia (2008). Mengajar di FISIP UI, Program Doktor dan Pascasarjana (PPS) Universitas Muhammadiyah Jakarta, PPS Universitas Ngurah Rai Bali, dan PPS Universitas Krisnadwipayana. Dia pernah menjadi Tim Penguji Guru Besar di Kopertis Wil 8 Bali; Tim penguji Program Doktor Universitas Pasundan, Bandung. dan Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjabat sebagai Presiden Asia Pacific Society for Public Affairs (2014-2017), Direktur Local Government Innovation Center (2018-2022), Direktur Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Bali (2010-2014) Dekan Fakultas Universitas Krisnadwiyana (2014-2022), dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Jakarta (2018-2022). Juga pernah sebagai Tim Seleksi Calon Deputi gubernur dan Kepala Dinas Pemerintah DKI Jakarta (2014-2016), dan Tim Seleksi Calon Deputi di kementrian Polhukam RI (2014-2015). Dia telah memimpin banyak kelompok penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku dan artikel. Buku-Buku yang telah diterbitkan ialah Perpajakan di Indonesia (1994, 2004, 2008, 2014, 2015, 2016); Desentralisasi Fiskal (2018), Marketing Islami (2019); Kinerja Organisasi Publik (2022), Filsafat Ilmu dan Metode Berpikir Transrasional (2022). Adapun buku-buku filsafat agama yang telah diterbitkan adalah: Mengungkap Tabir tentang Akal (2004, 2016, 2022); Mengungkap Tabir tentang Iman dan Rohani (2022); Kesabaran: Metode belajar dari para Nabi dan Rasul; Mengendalikan Hawa Nafsu; Eksistensi dan Substansi Allah (2022); dan Berjiwa Al-Quran (2022).
Prof. Dr. Andriansyah, MSi
Guru Besar Program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mengampu mata kuliah Evaluasi Kebijakan Mitigasi Kebencanaan. Lahir di Jakarta, 01 Oktober 1971 berhasil meraih gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Prof Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 1995, S2 Magister Ilmu Administrasi Program PPs Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tahun 2002. Pernah menjadi Tenaga Ahli Lembaga Studi Pembangunan (LSP) Tahun 1997-2005, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat (LPSEM) Tahun 1998-2005, Tim Pengkaji HAKI kementerian Polhukam RI Tahun 2007, Tenaga Ahli Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kementerian Sosial RI tahun 2009-2013, Tim Penilai Pusat Citra Pelayanan Publik pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, tahun 2010, Praktisi Program Keluarga Harapan (PKH) pada kementerian sosial RI tahun 2014-sekarang, dan menjadi Tim penilai pekerja sosial (PSM) berprestasi tingkat nasional pada kementerian sosial RI tahun 2012- sekarang. Pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) tahun 2012-2016, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Departemen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Buku-buku yang ditulis ialah Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Analisis, Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah, dan Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori.
Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd
menamatkan pendidikan doktoral (S3) di Universitas Negeri Jakarta. Dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun 2006 di
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pernah mengemban amanah strategis di lingkungan UMJ sebagai Wakil Dekan FISIP UMJ, Wakil Rektor III, Wakil Rektor II, Dekan FISIP UMJ, Asisten Deputi Pemasyarakatan HAM Kantor Menneg HAM pada tahun 2000, Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) ITB Ahmad Dahlan 2002-2006, Dekan PPS Universitas Ngurah Rai, Bali tahun 2008-2011, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan PLT Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, Guru Besar PNS DPK di FIP UMJ, dan Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pria kelahiran Jakarta mengabdi pada Muhammadiyah sejak tahun 1989 pada organisasi Pemuda Muhammadiyah, selanjutnya pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah tahun 1995-2000, pada tahun 2010-2015 pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Karya ilmiah yang telah diterbitkan lebih dari sepuluh judul buku, tujuh belas penelitian dan tiga puluh makalah. Selain menjadi seorang akademisi, Suradika juga aktif pada organisasi kemasyarakatan sebagai Ketua RT pada tahun 2006-2011.
Dr. Muh. Kadarisman, SH, MSi
menamatkan S1 Hukum Pidana di UII Yogyakarta tahun 1985, Magister Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2002, dan Lulus di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2008 bidan studi Ilmu Administrasi Publik. Dia merupakan Associate Professor pada Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mengampu mata kuliah Evaluasi Kebijakan Mitigasi Kebencanaan. Pernah melakukan beberapa penelitian diantaranya ialah penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Satu Atap dan kompetensi Karyawan Terhadap Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Depok Jawa Barat, 2009, The Role Of Development Administration In Prevention Of Corruption In Depok City 2017, Policy Implementations of New Yogyakarta International Airport Development, tahun 2019, Political Dynamics Model: Determinants of Public Administration Reform and Public Trust Towards a Bureaucracy Policy with Integrity in Indonesia, 2021, dan banyak yang lainnya.
Dr. Evi Satispi, M.Si
lahir di Purwakarta menamatkan studi Strata 1 (S1) Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1995. Lulus (S2) Magister Ilmu Administrasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006. Melanjutkan studi doktoral (S3) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama. Mengajar beberapa Dia merupakan Associate Professor pada Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan mengampu Mata Kuliah Metodologi Penelitian Sosial, Metodologi Penelitian Administrasi, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Analisis Kebijakan Publik, Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Publik, dan Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Wakil Dekan II, Wakil Dekan I, dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.