Mengupas tuntas dinamika politik dari kacamata seorang praktisi seringkali memberikan wawasan yang jauh lebih mendalam dibandingkan sekadar memahaminya lewat teori di atas kertas. Buku berjudul “Idealisme & Pragmatisme Politik: Catatan Wakil Rakyat” karya Dr. H. Suli Da’im, M.M. hadir sebagai sebuah literatur yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin menyelami denyut nadi kebijakan publik di Indonesia, khususnya di ranah legislatif Provinsi Jawa Timur. Diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada Agustus 2026, buku setebal 324 halaman ini bukanlah sekadar kompilasi opini biasa, melainkan rekam jejak pemikiran, sikap, dan tanggung jawab seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah malang melintang dalam dunia aktivisme dan politik praktis.

Buku “Idealisme & Pragmatisme Politik.pdf” ini lahir dari sebuah kesadaran mendalam bahwa lanskap politik selalu berada di persimpangan antara dua kutub yang saling tarik-menarik: idealisme dan pragmatisme. Idealisme berfungsi sebagai kompas nilai yang menjaga arah perjuangan agar tidak kehilangan prinsip, sementara pragmatisme adalah realitas lapangan yang seringkali menuntut strategi, kompromi konstitusional, dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektoral. Suli Da’im, figur yang lahir di Lamongan dan ditempa dalam rahim organisasi kepemudaan Muhammadiyah, memandang politik bukan sebagai arena perebutan kekuasaan yang kotor, melainkan sebagai sebuah jalan pengabdian dan instrumen dakwah untuk menghadirkan kemaslahatan publik yang nyata. Bagi penulis, berpolitik adalah ikhtiar tanpa henti untuk memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat yang membutuhkan.

Membongkar Realitas Kebijakan Publik: Dari Ketimpangan Pendidikan hingga Tata Kelola Anggaran

Dalam buku ini, penulis tidak segan-segan membongkar berbagai paradoks dalam pembangunan daerah, dengan salah satu fokus utamanya adalah sektor pendidikan dasar dan menengah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat mengalami tren kenaikan positif menjadi 76,13, Suli Da’im mengingatkan pemerintah dan publik untuk tidak cepat terbuai dan berpuas diri. Ia menyoroti fakta empiris dari LKPJ Jawa Timur 2025 yang justru menunjukkan bahwa persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum literasi membaca hanya berada di angka 49,89 persen, sedangkan kemampuan numerasi hanya mencapai 46,31 persen. Ini adalah bukti nyata terjadinya learning crisis atau krisis pembelajaran, di mana anak-anak secara fisik hadir di ruang kelas namun tidak menguasai kemampuan dasar yang esensial untuk menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut, buku ini menelanjangi ketimpangan struktural yang terjadi antara entitas sekolah negeri dan swasta. Data yang disajikan sangat mengejutkan dan patut menjadi alarm bersama: dari sekitar 91.153 satuan pendidikan di Jawa Timur, sebanyak 77,83 persen atau sekitar 70.941 di antaranya merupakan sekolah swasta. Di sisi lain, daya tampung seluruh sekolah negeri hanya mampu menerima sekitar 261 ribu siswa dari total lonjakan 682.252 lulusan SMP setiap tahunnya. Artinya, sekitar 62 persen lulusan SMP (ratusan ribu anak) tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Sayangnya, dukungan afirmasi dan anggaran dari negara terhadap sekolah swasta belum sebanding dengan beban sejarah yang mereka pikul sebagai penyelamat sistem pendidikan nasional. Suli Da’im dengan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi fasilitas; sekolah swasta harus diposisikan sebagai mitra strategis peradaban, bukan sekadar penyangga cadangan saat sekolah negeri kelebihan kapasitas.

Persoalan nasib dan martabat guru juga mendapat porsi pembahasan yang sangat tajam, analitis, dan berpihak. Penulis mengangkat isu darurat krisis guru di Kabupaten Ngawi yang mengalami defisit hingga 500 tenaga pengajar, sebuah kondisi kritis yang sampai memaksa kepala sekolah turun tangan langsung untuk mengajar di kelas. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah terkait penataan guru honorer (non-ASN), mengingatkan bahwa guru honorer selama lebih dari dua dekade telah menjadi “penyangga sunyi” pendidikan yang mengabdi dengan honor yang sangat minim, bahkan tidak sedikit yang hanya menerima imbalan Rp300 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Selain itu, penulis menyoroti indikasi maladministrasi birokrasi akut yang menyebabkan 35.680 Guru ASN di jenjang SMA/SMK/SLB Negeri Jawa Timur terlambat menerima komponen THR dan Gaji Ke-13 Tahun 2025 dengan total kekurangan fantastis mencapai Rp274,57 miliar. Penulis berargumen kuat bahwa hak profesi guru tidak boleh dikorbankan atau menjadi tumbal akibat kelalaian administrasi negara, karena guru adalah ujung tombak yang tak tergantikan dalam pembangunan kualitas manusia.

Bergeser ke ranah ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan, “Idealisme & Pragmatisme Politik” memberikan rentetan catatan kritis yang sangat relevan terkait tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Suli Da’im mengkritik keras paradigma usang birokrasi yang masih spending oriented (sekadar berorientasi pada serapan belanja) dan mendorong pergeseran radikal menuju paradigma impact oriented (berorientasi pada dampak nyata). APBD, menurutnya, tidak boleh hanya dievaluasi dari tingginya serapan anggaran semata atau keberhasilan pemerintah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara tertib administratif, tetapi harus diukur langsung dari kemampuannya dalam mengubah taraf kehidupan masyarakat prasejahtera. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai angka Rp3,38 triliun pada tahun 2025 harus menjadi alarm peringatan keras bahwa perencanaan dan eksekusi program pembangunan lintas sektoral masih belum optimal dan kehilangan momentum (opportunity loss).

Penulis juga secara berani membongkar kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai masih jauh dari kata memuaskan secara strategis. Ketergantungan struktural yang sangat tinggi pada entitas Bank Jatim—yang menyumbang sekitar 86 persen dari total dividen BUMD senilai Rp488,1 miliar—menunjukkan rapuhnya diversifikasi dan ketidaksehatan portofolio BUMD secara keseluruhan. Banyak holding BUMD non-keuangan yang kontribusinya sangat minim terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan ada yang tidak mampu menyentuh angka Rp2 miliar. Kritik tajam ini memuncak pada sorotan terhadap wacana tambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar untuk PT Jamkrida di tengah masa transisi dan upaya efisiensi APBD. Menurut kacamata penulis, entitas BUMD harus dikelola dengan prinsip Good Corporate Governance, sepenuhnya lepas dari jebakan intervensi non-ekonomis, dan berani melakukan restrukturisasi total agar tidak terus-menerus menjadi lintah yang membebani uang rakyat di masa depan.

Politik sebagai Jalan Pengabdian dan Panggilan Moral

Bagian lain dari mahakarya literatur politik ini menyoroti dimensi sosial, ketenagakerjaan, serta tantangan zaman digital yang semakin kompleks di luar ruang-ruang parlemen. Suli Da’im, melalui kacamata pengalamannya yang personal karena pernah gagal dan beristirahat pada siklus pemilu 2019-2024 sebelum akhirnya terpilih kembali pada 2024, memaknai esensi politik lebih dari sekadar urusan meraih kemenangan atau menelan kekalahan. Kegagalan elektoral tersebut justru memberinya ruang kontemplasi yang jernih untuk menyelesaikan pendidikan doktoral dan mengabdi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pengalaman spiritual dan akademik ini membentuk ulang karakter kepemimpinannya, menegaskan bahwa kekuasaan sejati sejatinya hanyalah alat pengabdian semata; ketika seorang politisi tidak memiliki jabatan formal, pada titik itulah loyalitas jaringan akar rumput dan ketulusan pengabdiannya benar-benar diuji oleh semesta.

Dalam pusaran isu ketenagakerjaan, buku ini memberikan pembelaan yang konsisten dan tanpa tedeng aling-aling terhadap hak-hak kaum buruh yang kerap terpinggirkan. Penulis menegaskan dengan lantang bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah yang adil bukanlah sekadar hadiah kebaikan hati perusahaan atau hak normatif belaka, melainkan sebuah hak konstitusional pekerja dan penyangga utama keberlangsungan kehidupan keluarga mereka. Ia secara khusus menyoroti ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dampaknya tidak sekadar menghilangkan status pekerjaan individu, tetapi juga menghancurkan fondasi ekonomi dan masa depan sebuah keluarga. Pembelaan ini berjalan selaras dengan pandangan bahwa instrumen negara wajib hadir dan berpihak kepada kelompok buruh guna menjaga martabat kemanusiaan mereka di tengah badai ketidakpastian ekonomi global dan tekanan fiskal.

Tantangan sosial budaya di era modern juga tidak luput dari bedah pisau analisis Suli Da’im. Salah satu topik yang sangat menggugah nurani publik adalah peringatan kerasnya tentang ancaman penetrasi ekstremisme digital terhadap generasi muda. Mengutip temuan krusial Densus 88 Antiteror Polri, penulis memaparkan fakta kelam bahwa terdapat 70 anak dalam rentang usia 11-18 tahun (dengan 11 anak di antaranya berdomisili di Jawa Timur) yang telah terpapar racun ideologi kekerasan ekstrem melalui kanal digital yang berkedok True Crime Community. Berlandaskan pada teori Filter Bubble dan Echo Chamber, penulis merincikan bagaimana algoritma media sosial dengan kejam memanipulasi rasa ingin tahu anak-anak hingga mereka terseret masuk ke dalam pusaran radikalisasi tanpa disadari. Solusi yang ditawarkan penulis sangat holistik: bukan sekadar bertumpu pada penegakan hukum aparat, melainkan keharusan mutlak membangun ketahanan digital dari unit keluarga dan mengintegrasikan kurikulum literasi digital secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan sekolah.

Di sektor jaminan kesehatan dan jaring perlindungan sosial, penulis secara gigih menekankan pentingnya kehadiran birokrasi pemerintah yang cepat tanggap dan responsif. Mulai dari menata ulang tata kelola layanan BLUD RSUD Dr. Soetomo agar tidak sekadar mengejar pendapatan namun mengabaikan kepuasan pasien, urgensi penanganan kasus penyebaran HIV/AIDS yang membutuhkan gerakan edukasi bersama yang mengedepankan pencegahan tanpa saling menyalahkan, hingga urgensi revisi Perda Penyandang Disabilitas agar kelompok rentan ini mendapatkan keadilan nyata dan tidak direduksi menjadi warga kelas dua di tanah Jawa Timur. Semua persoalan kompleks ini bermuara pada satu prinsip dasar yang dipegang teguh oleh sang wakil rakyat: kebijakan publik harus dirumuskan dari mendengarkan jeritan jalanan yang jujur dan berani disuarakan dengan lantang di lorong-lorong dewan perwakilan. Demonstrasi rakyat yang berteriak di depan pagar Gedung Indrapura bukanlah sebuah bentuk gangguan keamanan, melainkan teguran dan pengingat bahwa di luar tembok gedung yang ber-AC, rakyat berbicara dengan realitas kehidupan yang jauh lebih keras dan sangat menuntut jawaban negara.

Secara keseluruhan, “Idealisme & Pragmatisme Politik: Catatan Wakil Rakyat” adalah sebuah manifesto politik mencerahkan yang berdiri kukuh di atas fondasi evidence-based policy (kebijakan berbasis data) dan moralitas keagamaan. Melalui goresan penanya, Dr. H. Suli Da’im berhasil meramu secara apik teori-teori kompleks administrasi publik, ekonomi pembangunan, serta sosiologi, lalu membenturkannya dengan realitas kasar kehidupan konstituennya di lapangan secara langsung. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh para akademisi, pengamat, mahasiswa, birokrat, politisi lintas generasi, serta seluruh masyarakat yang merindukan oase politik yang bersih, beretika, dan bermartabat. Melalui buku ini, kita diajarkan satu pesan abadi yang merangkum keseluruhan isi gagasan: “Politik bukan sekadar seni meraih kekuasaan, tetapi seni menjaga amanah. Kekuasaan akan berakhir, namun jejak pengabdian akan tetap dikenang oleh sejarah.”. Kursi jabatan hanyalah bentuk amanah struktural yang dibatasi waktu, namun gagasan kritis, integritas personal, dan keberpihakan tanpa henti pada kemaslahatan rakyat adalah warisan emas yang tak akan pernah usang ditelan zaman.