Buku Harta Gono-Gini: Adilkah Dibagi Dua? karya Drs. H. Karmin, M.H. yang diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada tahun 2026, hadir sebagai oase pemikiran kritis di tengah maraknya sengketa hukum keluarga di Indonesia. Buku ini secara berani dan tajam mendekonstruksi paradigma lama dalam sistem peradilan agama yang kerap kali secara mekanis menerapkan formula pembagian harta bersama pasca-perceraian dengan porsi mutlak 50:50. Melalui pendekatan interdisipliner—menggabungkan analisis normatif hukum positif, prinsip keadilan substantif dalam fikih Islam, serta realitas sosiologis dan psikologis keluarga modern—penulis mengajak pembaca untuk merenungkan kembali makna hakiki dari keadilan. Buku setebal 694 halaman ini bukan sekadar panduan teknis yurisprudensi, melainkan sebuah gugatan filosofis dan moral terhadap sistem hukum yang seringkali luput membedakan antara “kesamarataan” matematis dengan “kesebandingan” proporsional.
Realitas Sengketa dan Kerapuhan Asumsi 50:50
Pada bagian awal, penulis dengan sangat gamblang memotret realitas sosial yang memprihatinkan: ledakan angka perceraian di Indonesia, di mana faktor ekonomi dan tekanan psikologis menjadi pemicu dominan yang saling berkelindan. Dalam situasi pasca-cerai yang sarat emosi, harta bersama (gono-gini) bertransformasi wujud dari simbol stabilitas rumah tangga menjadi arena perebutan sengit untuk bertahan hidup. Di sinilah letak akar permasalahan yang dikritisi penulis: ketika rumah tangga bubar, pengadilan agama memiliki kecenderungan kuat (bahkan menjadikannya sebagai benchmark tak tertulis) untuk membelah harta dengan porsi 50:50 dengan merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Penulis secara lugas membeberkan berbagai kasus di mana formula 50:50 ini justru melahirkan ketidakadilan yang mencederai akal sehat dan nurani. Sebagai contoh, dalam sebuah rumah tangga di mana suami terbukti nusyuz (melalaikan kewajiban esensial seperti tidak menafkahi atau bahkan melakukan kekerasan), hukum formal seringkali tetap memberikannya hak setengah dari harta bersama dengan alasan sederhana: harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan. Demikian pula kasus di mana seorang istri pergi meninggalkan rumah dan menelantarkan kewajiban domestiknya, namun tetap menuntut bagian setengah harta yang dikumpulkan murni dari jerih payah suami.
Paradoks keadilan ini menjadi semakin nyata pada kasus keluarga modern di mana terjadi beban ganda (double burden). Tidak jarang ditemui istri yang bekerja penuh waktu sebagai pencari nafkah utama, namun pada saat yang sama harus memikul seluruh beban kerja domestik dan pengasuhan anak karena suami yang tidak produktif. Ketika perceraian terjadi, kerja tak terlihat (invisible work), pengorbanan karier, serta kelelahan emosional yang ditanggung istri tersebut sama sekali tidak memiliki bobot dalam takaran hukum formal. Sistem pembuktian di pengadilan yang kaku dan hanya bertumpu pada dokumen administratif finansial, membuat kontribusi non-materiil ini terpinggirkan. Akibatnya, pihak yang tidak berkontribusi secara nyata justru menikmati “durian runtuh” dari jerih payah pasangannya. Penulis menegaskan bahwa menyamakan hak pihak yang setia dan bertanggung jawab dengan pihak yang abai dan melanggar komitmen adalah bentuk ketidakadilan moral yang sangat melukai martabat dan harga diri.
Selain masalah ketimpangan kontribusi, buku ini juga menyoroti fenomena “perang kotor” dalam sengketa harta, yakni penyembunyian aset rumah tangga. Praktik culas seperti membuka rekening rahasia, memanipulasi kepemilikan dengan meminjam nama pihak ketiga, hingga menyamarkan investasi dalam bentuk aset digital dan kripto yang sulit dilacak, membuat pihak yang sejak awal tidak memiliki kendali atas informasi finansial keluarga berada dalam posisi yang sangat lemah saat pembuktian di persidangan.
Merekonstruksi Makna Keadilan Proporsional
Dalam upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan paradigma 50:50, penulis melakukan dekonstruksi konseptual dengan merujuk pada fondasi hukum Islam. Buku ini mengingatkan kembali bahwa akad perkawinan dalam Islam adalah mitsaqan ghalidhan (perjanjian yang sangat kokoh dan berat), bukan sekadar kontrak keperdataan biasa. Di dalam ikatan sakral ini, melekat struktur hak dan kewajiban moral serta finansial yang bersifat timbal-balik. Penulis membedah konsep syirkah (kemitraan) dalam fikih muamalah, untuk menganalogikan bahwa pembentukan harta bersama adalah hasil dari kolaborasi dan interaksi peran. Dalam prinsip syirkah, keuntungan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kadar kontribusi dan risiko yang ditanggung (ghurm bi al-ghunm). Oleh karena itu, sungguh tidak rasional jika hukum menyamaratakan porsi pembagian tanpa menimbang bobot partisipasi riil masing-masing pihak.
Buku ini juga secara tegas menuntut hukum positif untuk berani menjatuhkan sanksi yuridis atas pelanggaran moral (nusyuz). Menurut penulis, dalam logika sebab-akibat yang adil, sebuah hak hanya lahir jika ada kewajiban yang ditunaikan. Jika kewajiban dasar dalam rumah tangga (seperti memberi nafkah atau menjaga kehormatan keluarga) telah dihentikan secara sepihak dan berkelanjutan, maka legitimasi atas hak setengah harta bersama seharusnya otomatis berkurang. Gagasan tentang proportional liability ini menjadi terobosan penting yang ditawarkan penulis untuk mengoreksi kelemahan Pasal 97 KHI yang selama ini dianggap kaku.
Penulis juga menelaah kerumitan batas antara harta bawaan/pribadi, harta hibah, warisan dengan harta bersama. Secara hukum, harta yang diperoleh sebelum nikah atau dari warisan adalah milik eksklusif individu. Namun dalam praktiknya, sering terjadi pencampuran harta (ikhtilat) atau dana pribadi digunakan untuk mencicil aset yang didaftarkan atas nama bersama. Dalam hal ini, penulis menekankan pentingnya asas penelusuran aliran dana (traceability principle) agar hak individu tidak terampas atas nama kebersamaan yang semu. Selain itu, penulis juga memberikan panduan untuk memilah secara jernih antara utang konsumtif yang menjadi beban bersama demi kemaslahatan keluarga, dengan utang produktif atau utang sepihak yang diambil tanpa persetujuan pasangan dan tidak memberi manfaat kolektif.
Harta Gono-Gini: Adilkah Dibagi Dua? bukan hanya sebuah buku hukum, melainkan sebuah manifesto untuk mengembalikan jiwa keadilan ke dalam ruang-ruang persidangan. Dengan meramu teori keadilan distributif, fikih Islam, dan analisis sosiologis keluarga kontemporer, buku ini membuktikan secara meyakinkan bahwa formula 50:50 tanpa mempertimbangkan rekam jejak kontribusi dan kesetiaan adalah sebuah kemunduran hukum yang melanggengkan penderitaan pihak yang telah terdzalimi. Karya ini wajib dibaca tidak hanya oleh para hakim peradilan agama agar lebih berani menggunakan diskresinya untuk menembus batas formalisme, tetapi juga oleh para advokat, mediator, akademisi, dan bahkan pasangan suami-istri untuk memahami bahwa pernikahan yang sehat harus dibangun di atas fondasi transparansi finansial, keadilan peran, dan tanggung jawab yang bermartabat.
