GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS & SOSIALISASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA ERA DIGITAL

Praktik komunikasi dan sosialisasi dari suatu kebijakan publik mempunyai fungsi yang penting,agar dapat tercapai target-target kegiatan kebijakan publik tersebut pada masyarakat atau publik. Dalam menetapkan suatu kebijakan publik berupa program-program pembangunan, praktik komunikasi perlu dilakukan kepada berbagai pihak, tidak terkecuali pada masyarakat,agar dapat diserap dan diakomodir kebutuhan dan keperluan masyarakat. Kemudian,dalam bagian aktivitas sosialisasi kebijakan publik adalah untuk menyebarluaskan program-program yang telah ditetapkan pemerintahkepada masyarakat luas,melalui media konvensional dan media baru, berupa Internet.

Government public relations (GPR) atau kehumasan pemerintah, mempunya peran strategis dalam suatu system pemerintahan yang demokratis. Perannya,diantaranya menjalankan fungsi menjadi ‘jembatan’ antara institusi pemerintahan dengan public. Dan masih banyak fungsi lainnya yang harus dijalankan oleh GPR. Bahkan sejak dulu, dunia kehumasan selalu penuh dengan tantangan yang dinamis,dan apalagi pada era digitalisasi dewasa ini.
Kecanggihan teknologi yang terus berkembang membuat aktivitas komunikasi tidak lagi terbatas ruang dan waktu.

Setiap individu memiliki ruang komunikasi public seluas-luasnya, membuat dunia semakin ramai informasi yang pada akhirnya membuat tiap individu tersegregasi ke dalam masing masing rumpun informasi di dunia maya.
Pola aktivitas komunikasi yang sudah tersegregasi ini yang membuat data menjadi komoditas para petugas public ralations. Kehadiran teknologi artificial intelligence (AI) dan learning machine mampu menyediakan data latar belakang  serta perilaku setiap individu masyarakat secara akurat,mulai dari jenis kelamin, topik yang diminati, aplikasi media social favorit, hobi, bahkan siapa endorser yang disukai public. Yang jelas,dewasa ini GPR telah menghadapi tantangan yang berat dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tengah berlangsung. Media social telah menjadi forum media “bebas” yang berisi berbagai konten dan informasi yang beragam,sehingga telah menjadi suatu big-data yang dapat dimanfaatkan dengan bantuan teknologi komunikasi.

Kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan sosialisasi kebijakan public,yang menjadi bagian,dari fungsi GPR yang juga harus dilaksanakan dengan tepat sasaran kepada public.Program-program pembangunan bagi masyarakat, sangat memerlukan dukungan dan partisipasi yang luas dari masyarakat,agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan tersebut. Pelbagai sarana media komunikasi konvensional , seperti media radio, suratkabar, televise maupun film, telah tersedia yang dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan public. Termasuk media baru dengan platform media sosialnya,yaitu berupa Website,Twitter, Instagram, Facebook,bahkan Tiktok. Tantangan yang harus disikapi dengan bijaksana bagi petugas GPR adalah harus dapat menguasai teknologi komunikasi dan informasi yang canggih.sesuai dengan perkembangan zaman kini.