Governance Covid-19 Transition: Perspektif Pengelolaan Pemerintah di Masa New Normal

Pemerintah telah merangkul TIK sebagai sarana untuk mengimplementasikan tata kelola; masing-masing pemerintah
memiliki keprihatinan yang sama tentang manfaat strategis dari pembentukan negara virtual, bagaimana memastikan transisi yang lancar dan teratur di setiap tahap, dan locus of control institusional yang diperlukan. Fungsi ini memodifikasi institusi internal sistem dan sistem secara keseluruhan (Bretschneider, 2003), dan menghasilkan interaksi baru dengan teknologi (Fountain, 2001a). Peningkatan penggunaan teknologi dalam pemerintahan adalah salah satu perkembangan yang paling signifikan (Fountain, 2001b). Untuk sepenuhnya menghargai bagaimana teknologi informasi dan komunikasi kontemporer diintegrasikan ke dalam pemerintahan, pertama-tama kita harus memahami negara dan kerangka peraturannya (Fountain, 2001a). Adopsi teknologi di sektor ini memungkinkan kenyamanan yang lebih besar dalam pemberian layanan (Amegavi et al., 2018), fungsi ini dapat dicapai melalui penggunaan program komputer. Menurut Pudjianto et al., (Pudjianto et al., 2011), itu adalah proses asimilasi antara dua aspek yang berbeda dengan tujuan untuk mengoptimalkan layanan; elemen-elemen ini termasuk layanan dan teknologi sektor publik.

Terbitnya buku ini adalah respons dari situasi dan kondisi dunia pada saat ini, khususnya Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini hampir semua negara disibukkan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang belum usai sampai detik ini. Di mana dengan adanya pandemi Covid-19 semua sektor baik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya mengalami perubahan yang drastis. Di mana setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk menurunkan angka kasus Covid-19, termasuk juga Indonesia yang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dari mulai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai dengan kebijakan “New Normal”. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk menuangkan kajian-kajian kritis tentang perspektif pengelolaan pemerintahan di masa new normal.

Penerbitan buku ini untuk mendukung minimnya bahan ajar khususnya terkait kajian ilmu pemerintahan. Mengingat wacana terkait ilmu pemerintahan selama ini berlangsung di era normal dan belum mengenal pandemi. Sehingga ketika berhadapan dengan situasi pandemi, pengelolaan pemerintahan harus menyesuaikan dengan kondisi. Di sinilah pentingnya mengkaji secara kritis tentang pengelolaan pemerintahan di masa new normal sebagaimana diulas dalam buku ini.

Kajian kritis ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa, dosen, peneliti, maupun para pengambil kebijakan di negeri ini. Hal ini khususnya terkait dengan kajian transisi pemerintahan di era new normal dalam pengambilan kebijakan, pelayanan publik sampai dengan strategi pemulihan ekonomi nasional. Buku ini terdiri dari 11 ulasan yang membahas mengenai kebijakan digital dan pemulihan ekonomi serta pelayanan publik di masa new normal.Terbitnya buku ini tidak terlepas dari kontribusi para penulis yang berasal dari perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya melalui Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM).