Inovasi memiliki dampak signifikan dalam perkembangan sebuah organisasi, dan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Terutama dalam konteks pelayanan publik, di mana mencapai good governance memerlukan inovasi yang fokus pada prinsip efektif, efisien, dan produktif, menggantikan pendekatan “asal terlayani” kepada publik (Sururi, 2017).

Penting bagi pemerintah untuk menyediakan sistem yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini bertujuan untuk mengubah model layanan manual tatap muka menjadi layanan elektronik, terutama mengingat adanya pembatasan ruang gerak selama pandemi COVID-19 dan perlunya mematuhi protokol kesehatan. Inovasi layanan E-government menjadi solusi yang tepat bagi pemerintah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat melalui komputerisasi (Kurniasih & Nugroho, 2022).

Pemikiran dasar di balik pengaturan inovasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melibatkan komitmen daerah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, sebagai manifestasi dari prinsip otonomi daerah. Selain itu, implementasi inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, yang secara sejajar akan memacu daya saing nasional di tingkat internasional. Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab atas pembinaan inovasi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah menyusun beberapa peraturan turunan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Dalam monograf ini akan dibahas terkait Identifikasi faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi pelayanan publik tersebut beserta deskripsinya. Adapun lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 10 faktor determinan munculnya inovasi pelayanab publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bantul, di antatanya adalah kepemimpinan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kearifan lokak, budaya organisasi dan lainnya.