SPEKTRUM politik Indonesia sejak menjelang kemerdekaannya hingga kini selalu diwarnai oleh polarisasi politik, antara kelompok nasionalis Islam vis-a-vis nasionalis sekuler. Polarisasi semacam ini sudah termanifestasi dalam rapat BPUPKI pada Juni 1945, bahkan terulang kembali secara vulgar dalam rapat Dewan Konstituante di tahun 1956.

Pada 22 Juni 1945 sebenarnya sudah ditemukan titik temu dalam hal dasar negara, yakni berupa Pancasila dalam versi Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dalam Jakarta Agreement ini diubah, khusus pada sila pertama, dari kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi para pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang maha esa. 

Kesepakatan ini diperkuat kembali melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Namun demikian, ternyata dalam mengimplementasi prinsip-prinsip dasar tadi, sesekali masih membiaskan perbedaan interpretasi yang memancing kembali mengerasnya polarisasi.

Pada windu ketiga pasca-Reformasi yang bergulir di tahun 1998 M, beda interpretasi itu kembali membias. Eksistensi kelompok Islam dalam beberapa partisipasi politik misalnya, cukup sering berseberangan dengan pemerintah sebagai pelaku pelembagaan politik, sebuah sikap yang acapkali menyebabkan terjadinya polarisasi vertikal yang akut.

Realitas ini membias pula dalam bentuk polarisasi horisontal antara kelompok sosial pendukung pandangan rejim vis-a-vis kelompok-kelompok Islam.

Bagi kelompok beridentitas Islam, pemerintah sering dianggap tak akomodatif, bahkan terkadang dituduh cenderung berkebijakan anti Islam. Kelompok ini lantas mengekspresikan partisipasi politiknya berupa kritik keras di ruang publik, termasuk melalui jejaring sosial media, baik media mainstream (cetak ataupun elektronik) maupun sosial media. 

Bahkan, tak jarang mereka melakukan mobilisasi masa berupa demonstrasi sebagai ekspresi hak politik dalam menyampaikan aspirasi, sebagai partisipasi politik legal sesuai undang-undang.

Tentu saja pemerintah melakukan pengaturan terhadap partisipasi publik tadi, yang dalam terminologi teroritis dinamakan pelembagaan politik. Pemerintah acapkali mempergunakan alat negara, mulai dari Kemendagri, Kemenkumham, Polri, bahkan sampai TNI sebagaimana terlihat pada kasus penurunan Baliho FPI – Habib Riziq Shibab di Jakarta. 

Tujuannya adalah untuk merebut kembali ruang publik berdasar alasan menciptakan stabilitas nasional.
Pemerintah tak jarang pula melakukan pembatasan jaringan internet, melakukan penghalangan (penghadangan dan atau penyekatan wilayah) terhadap peserta demonstrasi. 

Lebih ekstrim lagi, tak jarang pemerintah dianggap melakukan kriminalisasi para tokoh oposisi, bisa melalui isu ecek-ecek dalam rangka pembunuhan karakter (seperti isu chat mesum) sampai pada tuduhan serius semacam makar. 

Ancaman kekerasan bisa juga dilakukan untuk membatasi kebebasan sipil seperti penghadangan Habib Riziq dalam perjalanan Jakarta – Cikampek bahkan berimplikasi pada terbunuhnya 6 anggota Front Pembela Islam, pada Senin, 7 Desember 2020 dinihari di jalan Tol Jakarta – Cikampek Km. 50.

Itulah realitas paling kontemporer yang mewarnai spektrum politik Indonesia yang terutama beridentitas politik Islam. Fenomena ini memang terkesan makin kuat gaungnya, terutama sejak tampilnya pemerintahan Joko Widodo di tahun 2014. 

Berpijak pada fakta itu adalah sebuah keniscayaan untuk mencermati kembali tentang logika demokrasi yang diidealkan bersama, yang secara konseptual sebagai hasil keseimbangan antara partisipasi dan pelembagaan politik.
Naskah ini sengaja hadir sebagai manifestasi upaya dalam mendiskusikan kembali secara konseptual tentang partisipasi dan pelembagaan politik di Indonesia tadi. 

Terutama partisipasi dari kelompok-kelompok beridentitas Islam, yang kebetulan memakai simbol keagamaan yang dianut mayoritas bangsa Indonesia. Diskursus konseptual ini diharapkan bisa menjadi masukan seberapapun nilainya bagi rezim agar lebih cerdas dalam memahami tentang logika melakukan pelembagaan politik secara “cantik”, sekaligus tetap menjamin terlindungnya partisipasi politik warga negaranya. 

Melalui pemahaman konsep secara lebih aktual berdasar realitas sosial, diharap pemerintah dapat tetap melakukan tugasnya dalam pelembagaan politik, tanpa harus menegasi partisipasi berbagai kelompok identitas, yang merupakan keniscayaan pluralitas (kebhinnekaan) di Indonesia. Semoga.***