Pasca perang dingin, negara-negara di dunia memasuki sebuah fase yang tidak pernah dibayangkan maupun diprediksi sebelumnya oleh para pemimpin dunia termasuk para ilmuan atau pengamat yaitu: Pertama, arus Tata Dunia Baru (New Worl Order) yang banyak melahirkan tantangan-tantangan yang terasa berat terutama bagi negara bekas sosialis atau komunis dan negara-negara dunia ketiga (negara berkembang) yang banyak menghadapi persoalan global baik ekonomi, politik, sosial. Pada satu sisi mereka dengan kegelisahan terutama rezim yang berkuasa bahkan rezim peralihanpun dalam menghadapi perubahan dunia yang sangat drastis, akan tetapi disisi lain mereka menggantungkan harapan besar pada perubahan itu, karena dalam negeri terjadi berbagai kondisi yang sangat memprihatinkan mulai dari kemiskinan, disintegrasi bangsa yang dipicu oleh konflik horizontal maupun vertikal dan juga oleh kesewenang-wenangan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal, kepemimpinan nasional yang dikendalikan dengan sistem militer yang otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia serta pemerintahan dibawah kendali ologarki. 

Karenannya perubahan menjadi tumpuan harapan mayarakat dunia bagaimana menata kembali sistem sosial, politik dan pemerintahan di suatu negara yang sesuai dengan demokrasi. Untuk mencapai kondisi yang demikian tentu salah satu indikatornya adalah menciptakan sebuah negara yang ideal, seperti yang dikemukakan oleh Robinson dan White (dalam Saito, 2008:2) bahwa sebuah negara ideal dicirikan dengan demokrasi dan juga pembangunan negara termasuk dalam hal perluasan partisipasi, pertumbuhan jasa, kebijakan pro memerangi kemiskinan dan mengakui adanya keterwakilan. Agar mencapai negara ideal tersebut, maka maka salah satu sistem yang diinginkan adalah desentralisasi. Desentralisasi menurut kamus adalah cara membalikkan pemusatan administrasi yang dilakukan secara terpusat dengan memberikannya kekuasaan pada pemerintahan lokal. Sehingga ide-ide desentralisasi sebagai fenomena politik yang mencakup administrasi dan pemerintahan, pendelegasian maupun distribusi kekuasaan kepada level bawah dalam hirarki territorial (Smith, 1985).

Kedua, arus yang masih ada kaitannya dengan yang pertama, dan melahirkan salah satu fenomena dunia kontemporer dicirikan dengan masalah globalisasi maupun lokalisasi yang dhubungkan dengan
reformasi kelembagaan ke arah desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal. Golombang desentralisasi itu mempengaruhi struktur pemerintah dibanyak negara di dunia sejak beberap dekade terakhir. Dengan demikian desentralisasi tidak hanya sekedar sebagai pesolaan perdebatan teoritis (theoretical problem), namun juga sebagai kebutuhan empiris (empirical need), sehingga kemunculan bentuk desentralisasi dianggap sebagai kebutuhan universal, maka hampir semua negara di dunia mengadopsi bentuk dari sistem ini (dalam Wantu, 2013). Fenomena ini diungkapkan oleh King yang dikutip oleh Smith (1985) bahwa negara-negara yang paling kecilpun memiliki bentuk pemerintahan lokal yang memiliki derajat otonomi.