Secara konseptual, buku ini membahas tentang tata kelola pemerintahan beserta stakeholder yang terkait dalam menanggulangi Covid-19 di Indonesia. Karena itu, tujuan buku ini adalah mengeksplorasi cara maupun strategi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat sipil dalam menghadapi Covid-19 sebagai sebuah pandemi global atau virus yang telah terjadi di seluruh muka bumi ini. 

Selain itu, buku ini merupakan bentuk kontribusi ilmiah dari disiplin ilmu pemerintahan dalam memandang Covid-19 sebagai permasalahan global yang harus segera ditangani dari perspektif tata kelola pemerintahan. Sebelum melangkah lebih detail dalam menjelaskan isi buku ini secara keseluruhan, terlebih dahulu dijelaskan tentang apa itu governance yang digunakan sebagai analisa oleh buku ini. 

Good Governance

Good governance (selanjutnya ditulis “GG”) menurut World Bank (1992: 1) adalah kata lain dari “development management” di mana kekuasaan digunakan untuk mengelola ekonomi dan sumber daya negara untuk pembangunan. GG adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan dan mengelola lingkungan yang menumbuhkan pembangunan yang adil dan kuat serta kebijakan ekonomi. 

Karena itu, pemerintah sebagai wakil resmi negara memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan publik serta menentukan regulasi bagi pasar dan investor agar mereka juga bisa bekerja secara efektif. Untuk memainkan peran tersebut, pemerintah membutuhkan PAD dan agen untuk mengumpulkan PAD dalam rangka memproduksi kebutuhankebutuhan publik. 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh UNDP (1997), bahwa GG dapat dikonseptualisasikan sebagai implementasi dari kekuasaan secara ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan negara di berbagai level. Tata kelola ekonomi mencakup proses pembuatan keputusan yang berdampak pada aktivitas perekonomian negara dan hubungannya dengan perekonomian lainnya. 

Tata Kelola

Tata Kelola politik adalah proses pembuatan keputusan untuk membentuk kebijakan. Sementara itu, tata kelola administratif merupakan sistem implementasi dari kebijakan terserbut. Karena itu, UNDP (2010: 5) menyatakan, bahwa tata kelola yang demokratis harus mencakup mekanisme, proses, dan Lembaga-lembaga yang menentukan bagaimana kekuasaan dieksekusi, bagaimana kebijakan tentang isu publik dibuat, dan bagaimana warga mengartikulasikan kepentingan mereka, mewujudkan hak konstitusional mereka, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan menyeleseikan persoalan-persoalan yang dihadapi. 

Kemudian, IMF (2014: 1) berargumen, bahwa GG merupakan konsep besar yang mencakup semua aspek tentang cara sebuah negara dikelola, termasuk kebijakan ekonominya dan kerangka regulasinya serta kepatuhannya pada aturan hukum. IMF menekankan pentingnya GG ketika dia menyediakan sejumlah tawaran kebijakan, bantuan keuangan, dan bantuan teknis kepada negara-negara yang masuk anggota IMF. 

Selain itu, IMF juga memiliki ukuran yang kuat untuk memastikan integritas, keadilan, dan kejujuran dalam mewujudkan kewajiban profesionalnya sendiri. Namun demikian, IMF (1997: 3) lebih memfokuskan pada hal yang terkait dengan stabilitas makro-ekonomi, kelayakan eksternal, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di negara-negara anggota IMF. Keterlibatannya dalam tata kelola harus dibatasi pada aspek ekonomi saja. 

Isi Buku Ini

Berdasarkan konsep yang diuraikan oleh World Bank, UNDP, dan IMF, buku ini memiliki 16 jenis artikel yang dapat dipilah ke dalam lima bab. Bab 1 membahas tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Bab 2 menguraikan tentang kebijakan sosial ekonomi. 

Bab 3 mengkaji tentang gerakan komunikasi melalui media sosial dan civil society. Bab 4 mengeksplorasi seputar collaborative governance dan pelayanan publik. Sementara itu, bab 5 menganalisa tentang kapitalisme dan ekonomi politik. Secara lebih detail, kelima bab tersebut diuraikan sebagai berikut. 

Bab 1 membahas tentang perspektif kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang terdiri dari tiga artikel. Artikel pertama ditulis oleh Ridho Al-Hamdi dan Alim Bubu Swarga yang membahas tentang penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah dengan mengambil kasus Kota Tegal sebagai satu-satunya kota zona hijau di Pulau Jawa yang pernah ditetapkan oleh pemerintah. 

Artikel kedua ditulis oleh Helen Dian Fridayani yang lebih banyak mengupas tentang strategi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam penanganan covid-19 terutama di tiga provinsi di Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Pemilihan tiga provinsi tersebut karena ketiganya merupakan daerah yang mempunyai jumlah kasus Covid-19 tertinggi. Artikel ketiga ditulis oleh Gerry Katon Mahendra yang fokus menganalisa tentang kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani Covid-19. 

Namun, kebijakan yang diterapkan lebih mengarah pada kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, seperti pembentukan satgas covid-19, pemberlakuan kebijakan pembatasan social berskala besar hingga kebijakan larangan mudik. 

Bab 2 terdiri dari empat artikel yang mayoritas lebih mengkaji tentang persepektif kebijakan sosial ekonomi yang mempunyai dampak serius bagi perkembangan ekonomi negara. Artikel pertama diawali oleh tulisan Muhammad Eko Atmojo yang membahas tentang kebijakan penyelamatan ekonomi nasional. 

Salah satu kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional adalah penerapan kebijakan new normal, di mana dengan kebijakan ini diharapkan pertumbuhan ekonomi negara bisa lebih stabil. Artikel berikutnya adalah tulisan Suswanta yang menganalisa tentang modal sosial boanding dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Artikel ini menjelaskan strategi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi Covid-19 bukan hanya menggunakan pendekatan kesehatan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan sosial ekonomi. Salah satunya bahwa ketahanan beberapa desa di Kabupaten Sleman terbangun karena adanya modal sosial yang kuat dengan adanya trust di lingkungan masyarakat. 

Hal semacam itu dibangun guna membangun ketahanan sosial ekonomi maupun pangan di lingkungan desa sehingga menghasilkan stabilitas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Artikel berikutnya milik Muhammad Quranul Kariem yang mengkaji tentang kebijakan pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 khususnya kebijakan PSBB. 

Dalam penerapan kebijakan tersebut, harus ada koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut harus dilakukan guna memulihkan sosial ekonomi pasca diterapkannya kebijakan PSBB. Artikel terakhir di Bab 2 ditulis oleh Vindhi Putri Pratiwi, Abitassha Az Zahra, dan Resky Eka Rachmadani membahas dampak Covid-19 terhadap tren mobilitas sosial-ekonomi masyarakat di DIY. 

Hasil penelitiannya menyatakan, bahwa pandemi Covid-19 mempunyai dampak besar terhadap mobilitas sosial-ekonomi di Yogyakrata. Hal ini disebabkan rendahnya aktivitas manusia yang mengakibatkan sektor produksi mulai tersendat dan pendapatan rata-rata penduduk berkurang.

Bab 3 terdiri dari tiga artikel yang menjelaskan tentang gerakan komunikasi melalui media sosial dan civil society. Artikel pertama ditulis oleh Dian Eka Rahmawati dan Vindhi Putri Pratiwi yang mengkaji tentang aktivitas komunikasi pemerintah DIY dalam penyampaian informasi Covid-19 melalui twitter, di mana pemerintah DIY sangat terbuka dalam memberikan informasi, terutama pada tiga bulan terakhir sejak buku ini terbit. 

Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah DIY sangat transparan dan terbuka dalam penyampaian informasi. Artikel selanjutnya adalah milik Muhammad Iqbal dan Nurul Arifah yang membahas kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Hal ini diungkapkan dalam media sosial karena inkonsistensi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah. 

Salah satu bentuk kekecewaan tersebut dilampiaskan melalui gerakan media sosial dengan tagar #IndonesiaTerserah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Artikel ketiga ditulis oleh Machendra Setya Atmaja dan David Efendi yang membahas citra komunikasi publik. 

Komunikasi merupakan hal yang penting di masa pandemic seperti ini sehingga pemerintah dan masyarakat harus bisa membangun pola komunikasi dengan baik. Salah satunya adalah masyarakat sipil mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan tata kelola informasi. Hal ini terlihat dari pengalaman MCCC yang mempunyai peran penting dalam membangun citra komunikasi di masa pandemi. 

Bab 4 terdiri dari empat artikel membahas tentang collaborative governance dan pelayanan publik. Artikel yang ditulis Awang Darumurti menjelaskan, bahwa dalam penanganan Covid-19 perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi yang dibangun diharapkan muncul kebijakan yang kuat sehingga bisa melindungi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. 

Artikel Sakir, Riska Sarofah, dan Muhammad Yusuf menyatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 selain diperlukan kolaborasi juga diperlukan partisipasi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan penggunaan anggaran. Pada proses partisipasi tersebut, masyarakat diminta untuk ikutserta dalam mengawasi penggunaan anggaran negara untuk keperluan penanganan Covid-19. 

Pengawasn tersebut bisa dilakukan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara baik ABPN, APBD maupun APBDes. Artikel Muchamad Zaenuri menyatakan bahwa dalam penanganan Covid-19 perlu adanya tata kelola kolaborasi penanggulangan bencana non-alam. 

Hal ini dipeelukan guna mempermudah pemerintah dalam penanganan bencana non-alam baik Covid-19 maupun bencana yang lainnya. Pelaksanaan kolaborasi dilakukan guna memperkecil resiko serta meningkatkan kapasistas yang berbasis pada sinergisitas stakeholder. 

Pada kolaborasi tata kelola susmasyarakat, perguruan tinggi, dan media. Sementara itu, artikel Ahmad Habibullah menyatakan bahwa di masa pandemi ini pemerintah juga harus tetap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada inovasi-inovasi baru sehingga tetap bisa membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Bab 5 terdiri dari dua artikel yang fokus membahas tentang kapitalisme dan ekonomi politik. Artikel Nuruddin Al Akbar dan David Efendi membahas tentang subyek politik baru dalam mendisiplinkan kaum rebahan sebagai salah satu revolusioner di era pandemi Covid-19. 

Sedangkan artikel David Effendi menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini mendorong kebijakan ekonomi politik negara untuk merevolusi pandangan terhadap pembangunan, pertumbuhan, dan kegiatan ekonomi. 

Selain itu, kondisi ini juga tidak menguntungkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Semoga 16 artikel yang terbagi ke dalam lima bab seperti diuraikan dalam buku ini dapat bermanfaat menjadi bacaan khalayak. 

Tentunya tata kelola pemerintahan yang juga pelibatan pihak masyarakat dan sektor swasta dapat meminimalisir persoalan Covid-19 yang tentunya tidak selesai dalam jangka pendek. (Ridho Al-Hamdi dan Muhammad Eko Atmojo, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POlitik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam pendahuluan)