Sebagai daerah Duluwo Limo Lo Pohalaa, keberadaan masyarakat adat dan pemerinatahan Boalemo merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur adat Gorontalo. Salah satu temuan menarik yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam praktrek penyelenggaraan birokrari di Gorontalo adalah temuan (Madjowa, 2015) tentang konsistensi dan perilau independensi Taki Niode dalam mempertahankan perilaku idenpendensi sesuai dengan sendi adat Gorontalo. Kondisi ini kemudian agak sukar untuk dijelaskan dan bahkan dibanggakan atas ke-Gorontalo-an dengan praktek birokrasi saat ini. Argumentasi Riggs tentang praktek biroktasi negara berkembang memiliki kewajaran untuk berikhtiar dalam berbagai perspektif. Kenyataannya Indonesia beserta bangsa-bangsanya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat direduksi untuk menyangkalkan temuan riggs tentang tipe salah. Perdebatan yang sama juga ketika diperhadapkan logika tipe ideal rasional Weberian. Apakah rasionalitas yang dimaksudkan ketika diperhadapkandengan instgrumen teknis atau ideal rasional akan sirna ketika diperhadapkan independensi birokrasi sebagai manusia politik dengan ragam perilakunya.

Kesimpulan awal yang dapat disikapai adalah, argumentasi atas instrumrn teknis sesuai dengan tipe ideal rasional belum mewakili tuntusan praktek biroktrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan melalaui demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila hingga pengejewantahan agenda Reformasi. Sejatinya, berbagai perspektif telah dilakoni untuk membedah patologi birokrasi sekaligus solusi maupun rekomendasi. Akan tetapi, hingga saat ini permasalahan birokrasi belum dapat teratasi dengan baik. Membutuhkan keseriusan dan agenda untuk berikhtiar bagi disiplin ilmu yang sama untuk memberanikan diri keluar dalam argumentasi ideal rasional yang berlandaskan pada agenda teknis dan lebih pekah pada narasi instrument indpendensi dan perilaku birokrasi. Faktanya, ideal
rasonal yang berlandaskan pada instrument teknis menjadi patologi dalam instrument independensi dan perilaku birokrasi ketika diperhadapkan dengan Pemilu.

Argumentasi awal dalam konstruksi pemikiran buku ini memandang bahwa, konstentrasi kajian yang membatasi nalar kekritisan telah menyebabkan argumentasi yang tidak fundamental terhadap objektifitas birokrasi dalam praktek keseharian. Misalnya, dalam perspektif administrasi publik, (Henry, 1975) sebagai batasan dan keleluasaan untuk pegiat atau ilmuan administrasi publik dengan konsentrasi birokrasi akan menyudahi perdebatan antara paradigma. Artinya paradigma yang dimaksudkan sebagai pilihan untuk mengsingkronkan agenda praktrek birokrasi sebagai objek maupun subjek dimana narasi itu dibuat dan dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disangkakan oleh (Habibi, 2020) adalah kenyataaan untuk mengintropeksi kenyataan atas daya konsentrasi kajian birokrasi dalam ragam perspektif diluar instrument teknis birokrasi yang ideal rasional.

Tulisan dalam buku ini tidak bermaksud untuk mempertantangkan konstruksi teori yang di bangun berdasarkan asumsi semata. Faktanya, konstruksi kajian yang berlandaskan pada instrument teknis dengan tipea ideal rasional belum dapat mengejewantahkan permasalahan birokrasi dalam Pemilu. Argumentasi awal yang dapat ditengadahkan dalam bangunan perspektif ini adalah agenda instrument teknis adalah bagian dari rekonstruksi instrument indpendensi dan perilaku birokrasi dalam Pamilu. Konteksnya adalah, seberapapun pertentangan yang akan timbul dalam buku ini merupakan bagian dari dialektika pengetahun yang direduksi melalui metode keilmuan. Artinya, perdebatan yang timbul akbiat perselishian pendapat dalam buku ini adalah bagian dari keniscayaan ilmiah yang harus dihormati tanpa interpretasi negatif atas suguhan data dalam setiap bagian.

Keberadaan buku ini juga sebagai bagian dari konstruksi ilmu pengetahuan, khususnya bidang administrasi publik yang tidak secara langsung membutuhkan keberanian penulis untuk keluar dari jalur ideal rasional dengan mengenyampingkan instrument taknis dan mengedepan instrument independensi dan perilaku birokrasi dalam Pemilu. Sebagai penulis tentunya sudah berusaha dengan keras untuk mengsingkronkan perdebatan dimaksud, akan tetapi dalam titik pencaharian terentu ketika tidak mendapat titik pertanyaan dan jawaban atas dilema yang sama, pemikiran (Faried, 2004) dengan tanpa menunjukan eksistensi faktual melahirkan kesimpulan bahwa kecenderungan birokrasi tidak netral karena akbiat dari perilaku poltik birokrasi. Pada konteks ini (Faried, 2004) belum melakukan telaah secara mendalam tentang bagaiman kiat perilaku politik birokrasi sehingga membuat birokrasi tidak netral dalam setiap perhelatan politik.