Buku “Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan” karya Sukendar, Siti Rofiah, dan Ziadatul Barokah hadir sebagai sebuah refleksi kritis dan panduan strategis dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang inklusif, adil, dan responsif gender. Diterbitkan oleh Penerbit Samudra Biru pada November 2026, karya setebal 184 halaman ini tidak sekadar menyajikan wacana teoretis, melainkan membedah realitas empiris penerapan kesetaraan gender di lingkungan akademik. Perguruan tinggi di Indonesia saat ini dihadapkan pada realitas yang paradoks; di satu sisi berhasil mencatat berbagai prestasi akademik dan inovasi riset, namun di sisi lain masih dihantui oleh maraknya kasus kekerasan seksual, perundungan, serta ketidaksetaraan akses maupun jenjang karier yang sangat dipengaruhi oleh bias gender. Fenomena glass ceiling atau hambatan struktural yang tidak kasat mata masih sering membatasi akademisi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan puncak, sebuah situasi yang semakin kompleks di perguruan tinggi keagamaan Islam akibat kuatnya konstruksi sosial dan budaya patriarki yang berlindung di balik interpretasi tradisi keagamaan.

Mengurai Konstruksi Teoretis dan Realitas Kebijakan Institusional

Buku ini mengawali diskursusnya dengan membangun fondasi pemahaman yang tegas mengenai perbedaan antara jenis kelamin (sex) sebagai atribut biologis dan gender sebagai konstruksi sosial-budaya. Kesalahan dalam membedakan kedua konsep ini kerap kali berujung pada kekeliruan dalam merumuskan kebijakan publik dan praktik akademik. Penulis membedah ketimpangan ini melalui perdebatan teori nature (kodrat biologis) dan nurture (pengasuhan sosial), serta menawarkan berbagai kerangka teori feminisme—mulai dari feminisme liberal yang menuntut kesetaraan akses, feminisme radikal yang mengkritik budaya akademik hierarkis, hingga feminisme interseksional dan feminisme Islam. Dalam konteks perguruan tinggi Islam, feminisme interseksional menjadi pisau analisis yang krusial karena akademisi perempuan Muslim tidak hanya harus bernegosiasi dengan ekspektasi gender, tetapi juga dengan norma-norma agama dan budaya institusional yang memengaruhi partisipasi akademik mereka.

Secara normatif, komitmen pengarusutamaan gender telah tertuang dalam berbagai dokumen seperti Kode Etik Dosen (Keputusan Rektor Nomor 55 Tahun 2015) dan Kode Etik Tenaga Kependidikan (Keputusan Rektor Nomor 100 Tahun 2017). Meskipun mengusung nilai-nilai non-diskriminasi dan keadilan, regulasi ini dikritik karena tidak menggunakan terminologi gender secara eksplisit, sehingga implementasinya sangat bergantung pada pemahaman individual masing-masing dosen atau tenaga kependidikan. Lebih jauh, respons institusi terhadap kekerasan seksual telah diwujudkan melalui Keputusan Rektor Nomor 300 Tahun 2020 dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Rektor Nomor 127 Tahun 2022. Sayangnya, implementasi kebijakan ini masih terbentur lemahnya eksekusi layanan, minimnya sosialisasi, keluhan terhadap saluran pengaduan yang tidak aktif, hingga kevakuman struktur Gender Focal Point (GFP) sejak tahun 2021 yang menyebabkan disfungsi struktural dalam penanganan korban.

Selain kebijakan tertulis, buku ini menyoroti dengan tajam penyediaan fasilitas dasar yang belum sepenuhnya responsif gender. Ketidakseimbangan jumlah toilet antara laki-laki dan perempuan, serta minimnya privasi dan pemisahan yang jelas pada ruang ibadah (musholla), menjadi bukti bahwa perencanaan infrastruktur kampus masih terjebak pada perencanaan buta gender (gender-blind planning). Ironi terbesar tergambar pada fasilitas keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak (daycare). Meskipun ruang laktasi telah tersedia, beberapa dosen perempuan di Fakultas Syari’ah dan Hukum justru mengalami pelecehan verbal (micro-aggression) dan mendapati ruang laktasi dialihfungsikan sebagai tempat tidur oleh rekan kerja laki-laki, sehingga mereka terpaksa memompa ASI di toilet atau ruang dosen yang minim privasi. Sementara itu, daycare kampus yang dikelola Dharma Wanita Persatuan (DWP) dinilai memiliki kualitas pengasuhan yang baik dan biaya terjangkau, namun kapasitasnya sangat terbatas (hanya menerima 18 anak) dan memiliki sirkulasi udara yang buruk, sehingga sering kali menyebabkan anak mudah tertular penyakit dan pada akhirnya menambah beban ganda bagi dosen perempuan yang terpaksa mengambil cuti perawatan.

Implementasi Tridharma dan Model Strategis Penguatan Kelembagaan

Dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi, buku ini membedah ketimpangan integrasi gender pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada aspek pendidikan dan pengajaran, mata kuliah yang secara eksplisit mengkaji gender—seperti “Islam dan Kesetaraan Gender” atau “Gender dan Keadilan Sosial”—hanya terkonsentrasi di beberapa fakultas dan berstatus sebagai mata kuliah pilihan dengan bobot SKS rendah. Ketiadaan mata kuliah gender dalam kategori Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) mencerminkan marginalisasi isu ini dalam struktur epistemologi keilmuan, yang berpotensi menghasilkan lulusan tanpa sensitivitas gender saat mereka kelak terjun sebagai pendidik, hakim, pekerja sosial, maupun ilmuwan sains dan teknologi. Sementara itu, pada program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), akademisi perempuan sukses mendominasi sebagai ketua tim (66,7%), namun ketiadaan klaster khusus gender membuat integrasi perspektif keadilan sosial masih sangat bergantung pada inisiatif personal masing-masing dosen.

Kesenjangan antara formulasi kebijakan di atas kertas dengan implementasi nyata di lapangan inilah yang memunculkan urgensi perumusan “Model Perguruan Tinggi Islam Responsif Gender”. Buku ini merangkum bahwa transformasi kelembagaan memiliki faktor pendukung berupa komitmen political will pimpinan, keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang telah diakui hingga meraih penghargaan PTRG Terbaik III Nasional tahun 2026, serta dominasi mahasiswi yang mencapai 60% populasi akademik. Namun, faktor penghambat kultural seperti stigma bahwa feminisme bertentangan dengan nilai keislaman, minimnya data pilah gender yang komprehensif, keterbatasan anggaran, serta ketiadaan kebijakan afirmatif (affirmative action) untuk mendobrak glass ceiling, masih merantai percepatan inklusivitas tersebut.

Sebagai solusi yang berorientasi ke depan, buku ini menawarkan strategi penguatan tata kelola melalui beberapa pilar fundamental. Pertama, universitas dituntut untuk membangun Gender Equality Framework sebagai kerangka kebijakan turunan yang mengatur indikator kinerja lintas fakultas. Kedua, PSGA harus direvitalisasi tidak sekadar sebagai pusat kajian, melainkan sebagai motor transformasi yang memiliki kewenangan koordinatif dalam menyusun audit gender dan evaluasi tahunan. Ketiga, pembangunan sistem data informasi terpilah berdasarkan gender harus segera dieksekusi agar pengambilan kebijakan selalu didasarkan pada bukti empiris (evidence-based policy) yang objektif. Keempat, perspektif gender wajib diintegrasikan secara masif ke dalam kurikulum wajib, klaster penelitian afirmasi, dan program pengabdian berbasis komunitas. Kelima, peningkatan kualitas fasilitas dasar kampus serta revitalisasi satuan tugas penanganan kekerasan seksual mutlak diperlukan untuk menjamin tersedianya ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.

Kehadiran buku ini merekonstruksi cara pandang bahwa kesetaraan gender di institusi perguruan tinggi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota numerik semata atau retorika administratif formal, melainkan harus bertransformasi menjadi kesetaraan yang substantif. Integrasi nilai-nilai keislaman, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang dielaborasi secara tajam dalam karya ini menjadikannya sebuah referensi akademik dan manajerial yang sangat esensial. Para pembuat kebijakan, pimpinan universitas, dosen, dan peneliti yang mengkaji isu-isu keadilan sosial mutlak menjadikan buku ini sebagai pijakan strategis untuk mencetak ekosistem pendidikan yang menghormati martabat manusia secara paripurna, tanpa dibatasi oleh belenggu stereotip maupun bias hierarki struktural.